PortalProbolinggo.com Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo pada Senin, 2 Februari 2026 . Aksi ini dilatarbelakangi bencana banjir bandang yang melanda sejumlah kecamatan di Probolinggo pada pertengahan Januari, serta kekecewaan terhadap penanganan pascabencana oleh pemerintah daerah dan DPRD setempat. Para mahasiswa menyuarakan kritik terhadap minimnya langkah mitigasi pascabanjir, seraya menyoroti kerusakan lingkungan akibat maraknya tambang galian C (tambang pasir dan material) yang diduga menjadi salah satu pemicu banjir. Mereka mendesak DPRD mengambil tindakan tegas terkait persoalan-persoalan tersebut.
Dampak Banjir Januari 2026 di Probolinggo
Banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Probolinggo pada 11, 16, dan 17 Januari 2026 telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang luas dan ribuan warga terdampak. Berdasarkan data BPBD yang dikutip oleh PC PMII, sedikitnya delapan jembatan rusak hingga putus, dan total 1.379 rumahwarga tergenang di lima kecamatan . Kecamatan Tongas merupakan wilayah terdampak terparah dengan 590 rumah terdampak, disusul Krejengan (446 rumah), serta ratusan rumah lainnya di Kecamatan Maron, Sumberasih, dan Leces . Bencana hidrometeorologi selama sepekan tersebut tak hanya merendam permukiman warga, namun juga memutus akses transportasi di sejumlah titik akibat rusaknya jembatan penghubung antar-desa. Kondisi ini menghambat mobilitas warga serta distribusi bantuan darurat di hari-hari awal pascabanjir.
Minimnya Mitigasi Pascabencana
Dalam orasinya, para mahasiswa menyoroti lemahnya mitigasi dan penanganan pascabanjir oleh pemerintah daerah dan DPRD. Mereka menilai kehadiran pejabat di lapangan selama bencana terjadi masih sebatas seremonial, tanpa diikuti aksi nyata yang memadai setelah banjir surut. “DPRD tidak cukup hanya turun ke lapangan saat bencana terjadi,” kritik Dedi Bayu Angga, Ketua Umum PC PMII Probolinggo . Menurut para demonstran, para korban banjir sangat membutuhkan bantuan logistikdan langkah pemulihan konkret pascabencana, bukan sekadar kunjungan singkat . PC PMII Probolinggo menilai pemerintah daerah kurang sigap dalam memitigasi dampak bencana: banyak jembatan putus, rumah rusak, fasilitas pendidikan dan pertanian terdampak belum tertangani dengan cepat . Mahasiswa mendesak pemerintah daerah beserta DPRD agar lebih hadir di tengah masyarakatterdampak, memastikan distribusi bantuan berjalan lancar, serta merumuskan kebijakan pemulihan yang komprehensif.
Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Ilegal
Selain faktor cuaca ekstrem, kerusakan lingkungan disebut mahasiswa turut berkontribusi memperparah banjir. PC PMII menyoroti maraknya aktivitas tambang pasir dan material (galian C) di Probolinggo yang dianggap tidak bertanggung jawab dan merusak ekosistem . Lahan bekas penambangan dibiarkan tanpa reklamasi atau reboisasi, sehingga daya serap air berkurang dan rawan memicu banjir di musim hujan . Para aktivis lingkungan ini menduga sejumlah tambang galian C beroperasi tanpa izin lengkap, namun pengawasan dari pihak berwenang dinilai lemah . “Tata kelola pertambangan harus benar-benar diawasi. Jangan sampai tambang ilegal terus beroperasi dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun sosial,” tegas Dedi Bayu Angga dalam orasinya . PC PMII meminta DPRD Kabupaten Probolinggo untuk memberi perhatian serius pada persoalan pertambangan tersebut . Mereka mendesak wakil rakyat turun tangan menertibkan tambang-tambang yang beroperasi secara ilegal atau melanggar aturan lingkungan, demi mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut yang bisa memicu bencana serupa di kemudian hari.
Tuntutan Pengawasan dan Pemulihan
Inti dari aksi mahasiswa ini adalah desakan agar DPRD lebih proaktif menjalankan fungsi pengawasannya, baik dalam kebijakan lingkungan hidup maupun pemulihan pascabencana di Probolinggo. Para demonstran ingin DPRD tidak berhenti pada peninjauan lokasi bencana, tetapi juga terlibat aktif memastikan upaya rehabilitasi pascabanjir berjalan optimal. Mereka mendorong adanya langkah-langkah strategis jangka panjang, seperti penyusunan peraturan daerah yang mendukung pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana. Misalnya, DPRD didorong memperkuat regulasi terkait penataan tambang dan perlindungan daerah aliran sungai. Di samping itu, wakil rakyat diharapkan mengawal proses rehabilitasi infrastruktur yang rusak (jembatan, jalan, fasilitas umum) serta pemulihan ekonomi warga terdampak, agar penanganan bencana tidak bersifat parsialmelainkan berkesinambungan hingga kondisi masyarakat pulih.
DPRD Beri Tanggapan: Sampah Jadi Sorotan
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Muhammad Zubaidi turun langsung menemui pengunjuk rasa dan menyampaikan tanggapan resmi . Terkait isu tambang, Zubaidi berjanji DPRD akan mengawal pengelolaan tambang di Probolinggo secara maksimal, termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan . Sementara dalam hal penanggulangan bencana, Zubaidi mengungkapkan bahwa DPRD telah menerima data resmi dari BPBD mengenai penyebab banjir. Menurutnya, sekitar 80% penyebab terjadinya banjir disebabkan oleh tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai dan drainase . Oleh karena itu, DPRD akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar pengelolaan lingkungan – terutama sistem kebersihan dan pengelolaan sampah – dapat lebih dimaksimalkan untuk mencegah banjir serupa di masa mendatang .
Zubaidi memastikan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang ada di lembaganya. Ia menyebut DPRD memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan mendorong kebijakan sesuai kebutuhan rakyat, termasuk di bidang lingkungan dan bencana. “Semua aspirasi dari adik-adik mahasiswa tetap kami tampung, kami inventaris, dan akan kami tindaklanjuti,” ujarnya . Para mahasiswa pun mengapresiasi kesediaan DPRD menerima aspirasi mereka secara terbuka. Aksi unjuk rasa tersebut berakhir tertib, dengan harapan langkah konkret segera diambil oleh pemerintah daerah dan DPRD Probolinggo untuk meningkatkan mitigasi bencana dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah tersebut.(ma/su)
