KREJENGAN - Banjir yang melanda Kecamatan Krejengan dan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, mendorong Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, Khoirul Anam, mendesak pemerintah daerah segera menyiapkan dapur umum bagi warga terdampak.
Khoirul Anam turun langsung ke lokasi banjir pada 21 Februari 2026 pukul 23.00 WIB dan berada di lapangan hingga 22 Februari 2026. Kehadirannya untuk memastikan proses evakuasi serta distribusi bantuan berjalan maksimal di tengah kondisi darurat yang terjadi pada malam hari.
“Sejak jam 11 malam kami bersama BPBD, tim TRC, Banser, PSC, serta relawan lainnya berada di lokasi, khususnya di wilayah Sidomukti dan Kraksaan Wetan. Fokus kami mengevakuasi warga yang sakit dan bayi yang rumahnya terendam,” ujar Anam di sela peninjauan.
Ia menyebutkan, banjir merendam sejumlah rumah warga dan sebagian masyarakat memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat distribusi bantuan logistik menjadi tantangan, terutama karena kejadian berlangsung menjelang waktu sahur.“Kebutuhan mendesak saat ini adalah makanan siap saji untuk sahur. Kami berupaya mengirimkan makanan seadanya, tetapi tentu belum mencukupi seluruh warga terdampak. Karena itu kami mendesak pemerintah segera menyiapkan dapur umum yang siaga,” tegasnya.
Menurut Anam, keberadaan dapur umum yang terkoordinasi akan mempercepat respons penanganan bencana, khususnya pada situasi darurat malam hari yang memerlukan distribusi cepat dan terorganisir. Ia menilai, banjir yang terjadi berulang di wilayah tersebut harus diantisipasi dengan sistem kesiapsiagaan yang lebih permanen.
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat, Anam menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan unsur relawan seperti Tagana.
“Respons cepat sudah terlihat di lapangan, tetapi ke depan perlu sistem yang lebih siap dan terintegrasi agar setiap kali bencana terjadi, bantuan dasar seperti pangan bisa langsung tersedia,” ujarnya.
Hingga 22 Februari 2026, proses evakuasi dan penyaluran bantuan masih berlangsung. DPRD menekankan bahwa penanganan banjir tidak hanya membutuhkan langkah tanggap darurat, tetapi juga strategi mitigasi dan kesiapsiagaan yang berkelanjutan demi melindungi keselamatan serta kebutuhan dasar masyarakat terdampak.(IN)
