Probolinggo, 29 April 2026 -Konflik yang sempat memicu ketegangan antarwarga di Desa Sepuh Gembul, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, akhirnya berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi yang difasilitasi di Kantor Kecamatan Wonomerto, Rabu (29/4/2026). Kesepakatan damai ini menjadi penanda penting bahwa penyelesaian konflik berbasis musyawarah masih menjadi kekuatan sosial masyarakat di tingkat lokal.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, yang turut hadir dalam proses mediasi, menegaskan bahwa penyelesaian ini menunjukkan bahwa konflik sosial tidak selalu harus berujung pada proses hukum formal.
“Alhamdulillah, kedua belah pihak telah mencapai titik temu. Ini menjadi bukti bahwa tidak semua persoalan di masyarakat harus diselesaikan melalui meja hijau. Ada ruang musyawarah dan kekeluargaan yang masih sangat kuat,” ujar Muchlis.
Ia menambahkan, keberhasilan mediasi tidak terlepas dari kesadaran dan keikhlasan kedua belah pihak untuk menahan ego serta mencari solusi bersama.
“Ini adalah hasil dari perjuangan dan keikhlasan semua pihak. Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali, baik di Sepuh Gembul maupun di wilayah lain,” lanjutnya.
Pengakuan dan Sikap Damai dari Pihak Adikun
Dalam kesempatan yang sama, Bapak Adikun sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam konflik, menyampaikan sikap terbuka dan memaafkan atas peristiwa yang terjadi.
“Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kejadian ini berawal dari kesalahpahaman. Pada dasarnya semua ini hanyalah kekhilafan. Saya secara pribadi sudah memaafkan semua pihak,” ungkap Adikun.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut telah dianggap selesai, serta mengajak seluruh pihak untuk kembali mempererat hubungan sosial.
“Permasalahan ini sudah diselesaikan dengan baik berkat bantuan Bapak Muchlis, Bapak Camat, serta aparat kepolisian dan TNI. Ke depan, saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Mari kita kembali bersatu, saling memaafkan, dan bergotong royong,” tegasnya.
Klarifikasi Keluarga Adikun Soal Status Jalan
Sementara itu, perwakilan keluarga Bapak Adikun menilai perlu adanya pelurusan informasi yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait status jalan yang menjadi salah satu sumber kesalahpahaman.
“Kami merasa perlu memberikan klarifikasi agar masyarakat tidak salah paham. Jalan yang selama ini digunakan sebenarnya berada di atas tanah milik keluarga kami, yang dulu telah kami relakan untuk dilebarkan sekitar satu meter demi kepentingan bersama,” jelasnya.
Namun demikian, pihak keluarga menegaskan bahwa lahan tersebut bukan merupakan tanah wakaf, melainkan masih berstatus milik keluarga dan tetap dikenakan kewajiban pajak.
“Tanah tersebut bukan diwakafkan. Statusnya masih milik keluarga kami, bersertifikat, dan pajaknya masih kami bayar. Kami hanya ingin masyarakat memahami hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman,” lanjutnya.
Pihak keluarga juga berharap agar persoalan ini tidak lagi diperpanjang.
“Permasalahan ini sudah kami terima dan telah diselesaikan. Kami mohon agar tidak lagi dibahas atau diperpanjang. Yang penting sekarang adalah menjaga kerukunan,” tegasnya.
Penjelasan Abah Sueb: Awal Mula dan Upaya Perdamaian
Di sisi lain, tokoh masyarakat setempat, Abah Sueb, menjelaskan bahwa sejak awal tidak ada niat untuk mencelakakan pihak mana pun. Ia menekankan bahwa konflik ini murni terjadi akibat kesalahpahaman.
“Sejak awal kami tidak pernah memiliki niat untuk mencelakakan siapa pun. Semua warga kami perlakukan sama, tidak ada pilih kasih,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan sebelumnya bertujuan untuk kepentingan bersama, yakni pembangunan jembatan secara swadaya atas kebutuhan masyarakat.
“Tujuan kami adalah gotong royong membangun jembatan secara swadaya. Tidak ada niatan lain di luar itu. Namun kami tidak menyangka kejadian ini bisa berkembang sejauh ini,” jelasnya.
Abah Sueb mengakui bahwa upaya damai sebenarnya telah dilakukan sejak awal, meskipun sempat mengalami kendala.
“Kami sudah berusaha mendamaikan sejak awal, meskipun belum berhasil sepenuhnya. Alhamdulillah, dengan bantuan semua pihak, akhirnya masalah ini bisa diselesaikan,” katanya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk kembali hidup rukun seperti semula.
“Mari kita kembali seperti semula, menjaga silaturahmi dan hidup rukun,” tutupnya.
Apresiasi Pemerintah Kecamatan dan Aparat
Camat Wonomerto, Rasyidi, menyampaikan apresiasi atas kedewasaan masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai, serta berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat.
“Atas nama Pemerintah Kecamatan Wonomerto, kami mengucapkan terima kasih kepada Polresta Probolinggo Kota, Polsek, Pemerintah Desa Sepuh Gembul, serta seluruh masyarakat, khususnya warga Dusun Jati, atas kerja sama dan dukungannya,” ujar Rasyidi.
Ia menilai bahwa proses mediasi ini mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah.
“Kami sangat mengapresiasi kesadaran dan keikhlasan semua pihak. Ini adalah contoh nyata bahwa persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan,” tegasnya.
Rasyidi juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan selama proses berlangsung.
“Kami juga memohon maaf apabila dalam proses ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga ke depan masyarakat semakin rukun dan harmonis,” tutupnya.
Simbol Kuat Resolusi Konflik Berbasis Lokal
Keberhasilan mediasi ini tidak hanya menjadi penyelesaian atas konflik yang terjadi, tetapi juga menjadi simbol kuat bahwa nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan saling memaafkan masih hidup dan efektif dalam menjaga harmoni sosial.
Dengan berakhirnya konflik ini, seluruh pihak sepakat untuk kembali mempererat hubungan sosial dan menjaga stabilitas lingkungan, sekaligus menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bersama agar tidak terulang di masa mendatang.
