PROBOLINGGO – Penguatan peran perempuan dalam perlindungan sosial kembali ditegaskan dalam pengukuhan Lembaga Konsultasi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (LKP3A) PC Fatayat NU Kabupaten Probolinggo, Minggu (26/4/2026). Dalam momentum tersebut, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo, Umi Haniah, menekankan pentingnya literasi hukum dan advokasi sebagai instrumen strategis dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak.
Kegiatan yang digelar di Aula PCNU Kabupaten Probolinggo itu dirangkaikan dengan Latihan Dasar (Latsar) Hukum dan Advokasi bertema “Peran Perempuan NU Memperjuangkan Keadilan Sosial melalui Literasi Hukum dan Advokasi”. Acara diikuti oleh kader Fatayat NU dari berbagai kecamatan dengan semangat penguatan kapasitas dan peran sosial.
Dalam sambutannya, Ning Hani menegaskan bahwa keberadaan LKP3A bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan amanah besar yang harus dijalankan secara serius. Ia menyebut lembaga ini memiliki tanggung jawab strategis dalam melindungi, memberdayakan, dan memperjuangkan hak-hak perempuan serta anak di Kabupaten Probolinggo.
“Menjadi bagian dari LKP3A bukan hanya jabatan di atas kertas, tetapi amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan dan anak di daerah, mulai dari stunting, pernikahan dini, hingga berbagai bentuk kekerasan, baik seksual, domestik, maupun digital. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan respons kolektif yang sistematis dan berkelanjutan.
Ning Hani berharap LKP3A mampu tampil sebagai garda terdepan dalam menjawab berbagai persoalan tersebut. Ia juga menekankan bahwa lembaga ini harus hadir secara nyata di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai simbol kelembagaan.
“LKP3A harus menjadi tempat perempuan mengadu tanpa rasa takut dihakimi, sekaligus menjadi wadah kader agar melek hukum dan kesehatan,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong sinergi aktif antara LKP3A dengan pemerintah daerah guna menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan yang efektif.
Dalam perspektif yang lebih reflektif, Ning Hani juga mengajak kader Fatayat NU untuk mengubah cara pandang terhadap perempuan. Ia menolak stigma perempuan sebagai kelompok rentan, dan justru menegaskan bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan sosial.
“Dengan literasi hukum, perempuan tidak lagi mudah diintimidasi. Dengan advokasi, kita bisa menjadi penyambung suara mereka yang dibungkam,” ungkapnya.
Kepada pengurus yang baru dikukuhkan, ia berpesan agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Ia mendorong langkah konkret melalui pendekatan jemput bola hingga ke tingkat ranting di desa-desa, agar manfaat LKP3A dapat dirasakan secara luas.
Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Ning Hani dengan harapan agar seluruh peserta memanfaatkan pelatihan untuk memperdalam pengetahuan serta memperkuat kapasitas advokasi. Ia juga mengajak seluruh kader untuk aktif berdiskusi dan berani menyuarakan gagasan.
“Jadilah perempuan NU yang cerdas, berdaya, dan berani,” tutupnya.
Pengukuhan LKP3A dan pelaksanaan Latsar ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran organisasi perempuan berbasis keagamaan dalam menghadapi dinamika sosial kontemporer. Di tengah kompleksitas persoalan perempuan dan anak, kehadiran lembaga yang responsif, edukatif, dan advokatif menjadi kebutuhan mendesak bagi pembangunan sosial yang berkeadilan di tingkat daerah.(IN)
