PROBOLINGGO - Bupati LIRA Probolinggo, Salamul Huda, menyoroti sejumlah celah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat daerah. Ia menilai, pengawasan dan tata kelola program tersebut perlu diperkuat guna memastikan transparansi serta mencegah polemik di tengah masyarakat.
Dalam keterangannya, Salamul Huda yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas LSM LIRA Pemantau Independen MBG menyampaikan bahwa implementasi program MBG di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait aspek pengawasan dan konsistensi pelaksanaan.
“Program MBG ini kami lihat masih memiliki beberapa celah di daerah. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar pelaksanaannya tepat sasaran dan transparan,” ujarnya.
Ia juga menanggapi isu yang berkembang terkait dugaan keterlibatan seorang oknum anggota DPRD dalam aktivitas dapur MBG. Menurutnya, keterlibatan pejabat publik dalam program tersebut pada umumnya tidak dilakukan atas nama pribadi.
“Sepengetahuan saya, jika pun terdapat keterlibatan anggota DPRD atau pejabat publik dalam pelaksanaan dapur MBG, hal tersebut sangat jarang dilakukan atas nama pribadi. Umumnya, pengelolaan program ini dilakukan melalui mekanisme kelembagaan atau pihak yang ditunjuk secara resmi,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah LIRA, Abdur Rohim, turut menyoroti adanya dugaan inkonsistensi sikap yang melibatkan oknum anggota DPRD tersebut. Ia menyebut terdapat indikasi perbedaan antara pernyataan yang disampaikan secara terbuka dengan dugaan aktivitas di lapangan.
“Ini menjadi perhatian publik ketika ada perbedaan antara pernyataan dengan dugaan aktivitas. Integritas pejabat publik harus dijaga,” ujarnya.
Abdur Rohim juga mengaku telah mengantongi sejumlah dokumentasi berupa video yang sempat beredar di media sosial. Meski demikian, ia menegaskan bahwa informasi tersebut tetap perlu diverifikasi lebih lanjut.
“Semua harus diuji secara objektif agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru,” tambahnya.
Pihak yang disebut dalam isu ini telah memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Ia membantah keterlibatannya dalam program dapur MBG.
“Itu tidak benar. Saya tidak memiliki dapur MBG. Memang dulu sempat ada pembicaraan rencana, tapi tidak jadi,” ujarnya.
Menanggapi isu yang berkembang, perwakilan partai di tingkat daerah menyatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut melalui mekanisme internal organisasi.
“Kami akan melakukan kajian dan memberikan rekomendasi sesuai kewenangan di daerah. Keputusan selanjutnya berada di Mahkamah Partai di tingkat pusat,” ujarnya.
Berdasarkan penelusuran tim redaksi, memang sempat beredar video yang diduga memperlihatkan aktivitas dapur MBG melalui salah satu akun media sosial. Namun, video tersebut kini tidak lagi dapat diakses. Setelah itu, muncul konten lain dari akun yang sama yang berisi klarifikasi bahwa yang bersangkutan merasa menjadi pihak yang difitnah.
Selain itu, seorang anggota DPRD lainnya yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa oknum yang dimaksud pernah mengeluhkan beban pengeluaran operasional. Namun demikian, informasi ini masih bersifat awal dan belum dapat diverifikasi secara independen.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari lembaga legislatif terkait dugaan tersebut. Media ini tetap membuka ruang klarifikasi lanjutan dari semua pihak guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.
Polemik ini diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan spekulasi yang lebih luas serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi politik.(ma/ko)
Bupati LIRA Soroti Celah Program MBG, Sekda LIRA Singgung Dugaan Inkonsistensi Oknum DPRD
PROBOLINGGO - Bupati LIRA Probolinggo, Salamul Huda, menyoroti sejumlah celah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat daerah. Ia menilai, pengawasan dan tata kelola program tersebut perlu diperkuat guna memastikan transparansi serta mencegah polemik di tengah masyarakat.
Dalam keterangannya, Salamul Huda yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas LSM LIRA Pemantau Independen MBG menyampaikan bahwa implementasi program MBG di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait aspek pengawasan dan konsistensi pelaksanaan.
“Program MBG ini kami lihat masih memiliki beberapa celah di daerah. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar pelaksanaannya tepat sasaran dan transparan,” ujarnya.
Ia juga menanggapi isu yang berkembang terkait dugaan keterlibatan seorang oknum anggota DPRD dalam aktivitas dapur MBG. Menurutnya, keterlibatan pejabat publik dalam program tersebut pada umumnya tidak dilakukan atas nama pribadi.
“Sepengetahuan saya, jika pun terdapat keterlibatan anggota DPRD atau pejabat publik dalam pelaksanaan dapur MBG, hal tersebut sangat jarang dilakukan atas nama pribadi. Umumnya, pengelolaan program ini dilakukan melalui mekanisme kelembagaan atau pihak yang ditunjuk secara resmi,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah LIRA, Abdur Rohim, turut menyoroti adanya dugaan inkonsistensi sikap yang melibatkan oknum anggota DPRD tersebut. Ia menyebut terdapat indikasi perbedaan antara pernyataan yang disampaikan secara terbuka dengan dugaan aktivitas di lapangan.
“Ini menjadi perhatian publik ketika ada perbedaan antara pernyataan dengan dugaan aktivitas. Integritas pejabat publik harus dijaga,” ujarnya.
Abdur Rohim juga mengaku telah mengantongi sejumlah dokumentasi berupa video yang sempat beredar di media sosial. Meski demikian, ia menegaskan bahwa informasi tersebut tetap perlu diverifikasi lebih lanjut.
“Semua harus diuji secara objektif agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru,” tambahnya.
Pihak yang disebut dalam isu ini telah memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Ia membantah keterlibatannya dalam program dapur MBG.
“Itu tidak benar. Saya tidak memiliki dapur MBG. Memang dulu sempat ada pembicaraan rencana, tapi tidak jadi,” ujarnya.
Menanggapi isu yang berkembang, perwakilan partai di tingkat daerah menyatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut melalui mekanisme internal organisasi.
“Kami akan melakukan kajian dan memberikan rekomendasi sesuai kewenangan di daerah. Keputusan selanjutnya berada di Mahkamah Partai di tingkat pusat,” ujarnya.
Berdasarkan penelusuran tim redaksi, memang sempat beredar video yang diduga memperlihatkan aktivitas dapur MBG melalui salah satu akun media sosial. Namun, video tersebut kini tidak lagi dapat diakses. Setelah itu, muncul konten lain dari akun yang sama yang berisi klarifikasi bahwa yang bersangkutan merasa menjadi pihak yang difitnah.
Selain itu, seorang anggota DPRD lainnya yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa oknum yang dimaksud pernah mengeluhkan beban pengeluaran operasional. Namun demikian, informasi ini masih bersifat awal dan belum dapat diverifikasi secara independen.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari lembaga legislatif terkait dugaan tersebut. Media ini tetap membuka ruang klarifikasi lanjutan dari semua pihak guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.
Polemik ini diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan spekulasi yang lebih luas serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi politik.(ma/ko)
