Pada Jumat (12/6/2026), kegiatan tersebut diisi oleh anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, Dewi Azizah yang akrab disapa Mama Mba Dewi dan Rendra Hadi Kusuma. Keduanya menerima berbagai aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui siaran langsung TikTok yang dapat diakses publik.
Sejumlah persoalan disampaikan warga dalam forum tersebut. Keluhan pertama datang dari pasangan suami istri asal Kecamatan Paiton, Haryono (42) dan Wahidatus Syarifah (34). Keduanya mengadukan persoalan lahan milik keluarga yang terdampak program penghijauan dan berharap mendapatkan kejelasan terkait status serta penyelesaiannya.
Selain persoalan agraria, aspirasi lain datang dari seorang guru sekolah dasar berstatus ASN bernama Kholili. Ia mengeluhkan kondisi istrinya yang merupakan perawat PPPK angkatan 2024 dan saat ini bertugas di wilayah Kecamatan Tiris.
Menurut Kholili, jarak antara tempat tinggalnya dengan lokasi tugas sang istri cukup jauh sehingga dirinya hampir setiap hari harus mengantar dan menjemput istrinya. Kondisi tersebut dinilai semakin berat karena jalur yang dilalui cukup rawan, terutama pada malam hari.
Dalam kesempatan itu, Kholili juga mempertanyakan implementasi program SAE ASN, salah satu program Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang bertujuan mendekatkan tempat kerja ASN dengan domisili mereka agar pelayanan publik tetap optimal sekaligus memberikan kenyamanan bagi pegawai.
Menanggapi aspirasi tersebut, Dewi Azizah dan Rendra Hadi Kusuma tidak menunggu lama. Keduanya langsung melakukan panggilan video dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dr. Hariawan, untuk meminta penjelasan sekaligus mencari solusi atas persoalan yang disampaikan warga.
“Hari ini kami menerima aspirasi dari masyarakat terkait penempatan tenaga kesehatan. Karena menyangkut kebijakan dinas, kami langsung menghubungi Pak Kadinkes agar masyarakat mendapatkan penjelasan secara langsung dan tidak menunggu terlalu lama,” ujar Rendra Hadi Kusuma.
Dalam sambungan video tersebut, Rendra menjelaskan bahwa warga yang menyampaikan aspirasi berdomisili di Kecamatan Gending, sedangkan istrinya bertugas di wilayah Kecamatan Tiris yang berjarak cukup jauh dari rumah.
“Beliau hampir setiap hari harus mengantar dan menjemput istrinya. Selain faktor jarak, ada juga pertimbangan keamanan perjalanan. Karena itu beliau berharap ada solusi melalui program SAE ASN,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, dr. Hariawan menjelaskan bahwa aspirasi serupa juga disampaikan oleh sejumlah PPPK lainnya di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
Menurutnya, penempatan PPPK tidak dapat serta-merta dipindahkan karena terdapat ketentuan dan perjanjian kerja yang telah disepakati sejak awal pengangkatan.
“Memang ada beberapa PPPK yang berharap bisa ditempatkan lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Namun dalam proses pengangkatan PPPK terdapat mekanisme dan komitmen yang harus dijalankan bersama,” kata dr. Hariawan.
Ia menjelaskan bahwa sebagian PPPK ditempatkan di wilayah yang masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan melalui mekanisme optimalisasi formasi. Kebijakan tersebut dilakukan agar kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat tetap terpenuhi di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo.
“Jika seluruh pegawai ditempatkan sesuai keinginan masing-masing, maka ada sejumlah fasilitas kesehatan yang berpotensi kekurangan tenaga. Karena itu kami harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Meski demikian, Dinas Kesehatan tetap membuka ruang evaluasi terhadap berbagai usulan yang masuk sesuai aturan dan kebutuhan pelayanan kesehatan daerah.
Sementara itu, Dewi Azizah menegaskan bahwa Hari Fraksi merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada wakil rakyat tanpa harus melalui prosedur yang berbelit.
“Kami ingin memastikan setiap aspirasi masyarakat didengar. Kalau memang membutuhkan klarifikasi dari OPD, kami akan langsung menghubungi pihak terkait agar masyarakat mendapatkan jawaban yang jelas,” ujarnya.
Usai mendapatkan penjelasan langsung dari Kepala Dinas Kesehatan, Kholili mengaku merasa lega karena keluhannya telah didengar dan mendapatkan penjelasan dari pihak yang berwenang.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo untuk mencarikan solusi terbaik bagi ASN yang mengalami kondisi serupa.
Kegiatan Hari Fraksi sendiri menjadi salah satu program rutin Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, sekaligus memastikan setiap keluhan warga dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
