PROBOLINGGO – Kenaikan anggaran operasional DPRD Kabupaten Probolinggo yang mencapai sekitar Rp83 miliar pada Tahun Anggaran 2026 mendapat sorotan dari LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang terus didorong pemerintah pusat dan menjadi perhatian di berbagai daerah, peningkatan anggaran legislatif tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan yang transparan kepada publik.
Bupati LIRA Kabupaten Probolinggo, Salamul Huda, meminta Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran yang dikelola Sekretariat DPRD. Menurutnya, semangat efisiensi seharusnya menjadi perhatian bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Salamul Huda menyebut, berdasarkan data yang diperolehnya, anggaran DPRD Kabupaten Probolinggo yang sebelumnya berada di kisaran Rp60 miliar mengalami kenaikan menjadi sekitar Rp83 miliar pada tahun 2026. Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan pertanyaan publik ketika berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) diminta melakukan penghematan dan penyesuaian belanja.
“Ketika pemerintah sedang mendorong efisiensi di semua sektor, justru anggaran operasional DPRD meningkat cukup signifikan. Ini tentu menjadi perhatian dan perlu dijelaskan kepada masyarakat,” ujar Salamul Huda.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan kedewanan, mulai dari kunjungan kerja, reses, pengadaan barang dan jasa, hingga berbagai kegiatan operasional lainnya. Namun demikian, menurutnya masih terdapat sejumlah pos belanja yang dapat dievaluasi dan disesuaikan tanpa mengurangi fungsi utama DPRD sebagai lembaga legislatif.
Menurut Salamul Huda, LIRA tidak mempermasalahkan pelaksanaan tugas-tugas konstitusional DPRD, termasuk kegiatan reses maupun kunjungan kerja yang berkaitan dengan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Akan tetapi, ia menilai diperlukan langkah-langkah penghematan terhadap belanja yang tidak bersifat prioritas agar ruang fiskal daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas.
“Kunjungan kerja, reses dan kegiatan dewan tetap diperlukan. Yang kami dorong adalah pengurangan anggaran yang tidak terlalu mendesak agar ada ruang fiskal untuk kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas,” katanya.
LIRA menilai hasil efisiensi anggaran seharusnya dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satu sektor yang dianggap masih membutuhkan perhatian besar adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur di berbagai wilayah Kabupaten Probolinggo.
Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah ruas jalan, fasilitas umum dan infrastruktur dasar yang memerlukan peningkatan kualitas maupun perbaikan. Karena itu, penggunaan APBD diharapkan lebih banyak menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kami meminta DPRD dan pemerintah daerah memiliki semangat yang sama dalam melakukan penghematan. Anggaran yang bisa dihemat sebaiknya dialihkan untuk pembangunan jalan, infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya,” tegasnya.
LIRA juga menyatakan akan terus mengawal proses pembahasan Perubahan APBD 2026 maupun penyusunan APBD 2027. Organisasi tersebut berharap kebijakan efisiensi diterapkan secara proporsional kepada seluruh perangkat pemerintahan daerah, termasuk lembaga legislatif.
Sorotan terhadap anggaran DPRD ini muncul seiring meningkatnya perhatian publik terhadap efektivitas penggunaan APBD. Sejumlah kalangan mendorong agar belanja daerah lebih difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di bidang infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan penguatan ekonomi daerah.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo maupun Sekretariat DPRD terkait sorotan yang disampaikan LIRA mengenai kenaikan anggaran tersebut. Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan, media masih membuka ruang bagi DPRD Kabupaten Probolinggo untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait alokasi anggaran dimaksud.(khoirunnisa)
Saat Semua Disuruh Efisiensi, Anggaran DPRD Kabupaten Probolinggo Naik Jadi Rp83 Miliar, LIRA Minta Evaluasi Menyeluruh
PROBOLINGGO – Kenaikan anggaran operasional DPRD Kabupaten Probolinggo yang mencapai sekitar Rp83 miliar pada Tahun Anggaran 2026 mendapat sorotan dari LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang terus didorong pemerintah pusat dan menjadi perhatian di berbagai daerah, peningkatan anggaran legislatif tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan yang transparan kepada publik.
Bupati LIRA Kabupaten Probolinggo, Salamul Huda, meminta Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran yang dikelola Sekretariat DPRD. Menurutnya, semangat efisiensi seharusnya menjadi perhatian bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Salamul Huda menyebut, berdasarkan data yang diperolehnya, anggaran DPRD Kabupaten Probolinggo yang sebelumnya berada di kisaran Rp60 miliar mengalami kenaikan menjadi sekitar Rp83 miliar pada tahun 2026. Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan pertanyaan publik ketika berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) diminta melakukan penghematan dan penyesuaian belanja.
“Ketika pemerintah sedang mendorong efisiensi di semua sektor, justru anggaran operasional DPRD meningkat cukup signifikan. Ini tentu menjadi perhatian dan perlu dijelaskan kepada masyarakat,” ujar Salamul Huda.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan kedewanan, mulai dari kunjungan kerja, reses, pengadaan barang dan jasa, hingga berbagai kegiatan operasional lainnya. Namun demikian, menurutnya masih terdapat sejumlah pos belanja yang dapat dievaluasi dan disesuaikan tanpa mengurangi fungsi utama DPRD sebagai lembaga legislatif.
Menurut Salamul Huda, LIRA tidak mempermasalahkan pelaksanaan tugas-tugas konstitusional DPRD, termasuk kegiatan reses maupun kunjungan kerja yang berkaitan dengan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Akan tetapi, ia menilai diperlukan langkah-langkah penghematan terhadap belanja yang tidak bersifat prioritas agar ruang fiskal daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas.
“Kunjungan kerja, reses dan kegiatan dewan tetap diperlukan. Yang kami dorong adalah pengurangan anggaran yang tidak terlalu mendesak agar ada ruang fiskal untuk kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas,” katanya.
LIRA menilai hasil efisiensi anggaran seharusnya dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satu sektor yang dianggap masih membutuhkan perhatian besar adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur di berbagai wilayah Kabupaten Probolinggo.
Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah ruas jalan, fasilitas umum dan infrastruktur dasar yang memerlukan peningkatan kualitas maupun perbaikan. Karena itu, penggunaan APBD diharapkan lebih banyak menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kami meminta DPRD dan pemerintah daerah memiliki semangat yang sama dalam melakukan penghematan. Anggaran yang bisa dihemat sebaiknya dialihkan untuk pembangunan jalan, infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya,” tegasnya.
LIRA juga menyatakan akan terus mengawal proses pembahasan Perubahan APBD 2026 maupun penyusunan APBD 2027. Organisasi tersebut berharap kebijakan efisiensi diterapkan secara proporsional kepada seluruh perangkat pemerintahan daerah, termasuk lembaga legislatif.
Sorotan terhadap anggaran DPRD ini muncul seiring meningkatnya perhatian publik terhadap efektivitas penggunaan APBD. Sejumlah kalangan mendorong agar belanja daerah lebih difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di bidang infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan penguatan ekonomi daerah.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo maupun Sekretariat DPRD terkait sorotan yang disampaikan LIRA mengenai kenaikan anggaran tersebut. Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan, media masih membuka ruang bagi DPRD Kabupaten Probolinggo untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait alokasi anggaran dimaksud.(khoirunnisa)
