Pernyataan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya desakan dari berbagai elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat agar KPK segera menuntaskan perkara tersebut.
Menurut Syarful Anam, desakan agar KPK mempercepat penuntasan kasus tidak hanya datang dari Koalisi Masyarakat Sae Patenang, tetapi juga dari berbagai organisasi, termasuk LSM LIRA serta sejumlah NGO dan organisasi masyarakat lainnya.
"Atas desakan banyak pihak, termasuk LIRA, berbagai NGO, dan organisasi masyarakat lainnya, kami meminta KPK segera menuntaskan perkara dana hibah Jawa Timur. Penegakan hukum harus dilakukan secara tuntas dan tidak boleh berhenti di tengah jalan," ujar Syarful Anam.
Ia juga menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto agar agenda pemberantasan korupsi dimulai dari lingkungan pemerintahan dan aparatur negara sendiri.
"Kami menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari lingkungan sendiri. Aparatur negara harus bersih dari korupsi terlebih dahulu sehingga memiliki legitimasi moral untuk memberantas korupsi di semua lini," katanya.
Syarful Anam turut menyoroti proses hukum terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara dana hibah Jawa Timur. Menurutnya, proses hukum harus dilakukan secara konsisten terhadap seluruh tersangka sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kalau memang sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, proses hukumnya harus segera dituntaskan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Jangan sampai ada kesan tebang pilih dalam penegakan hukum," tegasnya.
Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa penegakan hukum yang tegas justru akan menjaga marwah institusi maupun partai politik dari beban akibat ulah oknum.
"Masih banyak kader-kader partai yang memiliki integritas dan bekerja dengan baik di daerah, termasuk di Probolinggo maupun Pasuruan. Karena itu, jika ada oknum yang diduga melakukan pelanggaran hukum, proses hukum harus berjalan sebagaimana mestinya agar tidak membebani nama baik partai maupun kader-kader lain yang tetap menjaga integritas," ujarnya.
Mengakhiri pernyataannya, Syarful Anam mengibaratkan pentingnya ketegasan dalam penegakan hukum sebagai langkah membersihkan organisasi dari oknum yang merusak kepercayaan publik.
"Kalau memang ada bagian yang sudah rusak, tentu harus segera dibenahi agar tidak merusak keseluruhan. Prinsip itulah yang kami harapkan menjadi semangat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," pungkasnya.
