Peluncuran sistem koordinasi tersebut menjadi salah satu keputusan strategis Muskercab I yang digelar di Pondok Pesantren Albarokah. Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari penguatan konsolidasi organisasi sekaligus penyelarasan arah kebijakan dan program kerja PCNU Kabupaten Probolinggo selama lima tahun ke depan.
Muskercab I dihadiri jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah PCNU Kabupaten Probolinggo. Hadir Rais Syuriyah KH. Abdul Hamid, jajaran Mustasyar di antaranya KH. Akhmad Siddiq dan KH. Nurchotim Bahar, beserta seluruh jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah.
Turut hadir jajaran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) se-Kabupaten Probolinggo, perwakilan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo yang diwakili Kepala Subbagian Tata Usaha Muhammad Sa'dun, Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Moh. Mukhlis, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), kepala desa, perwakilan TNI-Polri, pimpinan lembaga, badan otonom (Banom), serta pengurus Nahdlatul Ulama dari berbagai tingkatan.
Pengasuh Pondok Pesantren Albarokah, KH. Muhammad Hasan Siddiq, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan pesantrennya sebagai lokasi penyelenggaraan Muskercab I. Ia menyambut seluruh peserta dengan ucapan Ahlan wa Sahlan seraya berharap forum tersebut menjadi momentum mempererat ukhuwah jam'iyah sekaligus memperkuat pengabdian Nahdlatul Ulama dalam melayani umat.
Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Probolinggo, Teguh Mahameru Zainul Hasan, mengatakan Muskercab I merupakan forum strategis pertama bagi kepengurusan masa khidmat 2026–2031 untuk menyamakan visi organisasi, menetapkan program prioritas, serta membangun sistem kerja yang lebih terstruktur, terukur, dan akuntabel.
Menurutnya, pembentukan enam Koordinator Bidang merupakan hasil konsolidasi yang telah dimulai sejak pelaksanaan Pra-Konferensi Cabang (Pra-Kopercab) sekitar dua bulan lalu. Melalui Muskercab I, struktur koordinasi tersebut kini ditetapkan secara resmi sehingga setiap pengurus memiliki pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang lebih jelas.
Enam Koordinator Bidang yang diluncurkan meliputi Bidang Keagamaan dan Dakwah, Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Ekonomi Umat, Bidang Sosial Kemasyarakatan, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kaderisasi, serta Bidang Pembinaan Badan Otonom.
Masing-masing bidang membawahi sejumlah lembaga dan badan otonom sesuai ruang lingkup tugasnya. Melalui sistem ini, PCNU Kabupaten Probolinggo menargetkan terbangunnya koordinasi yang lebih efektif, pelaksanaan program yang terukur, serta sinergi antarlembaga yang semakin kuat.
Teguh menjelaskan, setiap koordinator bidang bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan program kerja, menyelenggarakan rapat koordinasi sedikitnya satu kali setiap tiga bulan, menyampaikan laporan perkembangan program, melakukan evaluasi melalui rapat pleno maupun rapat harian Tanfidziyah, menghadiri kegiatan lembaga dan badan otonom binaan, serta memfasilitasi kolaborasi lintas bidang sesuai ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) Nahdlatul Ulama.
"Seluruh pengurus telah memiliki bidang pengabdian yang jelas. Karena itu, setiap amanah harus dijalankan secara maksimal, penuh tanggung jawab, dan berorientasi pada kemajuan organisasi. Sinergi antarlembaga dan badan otonom menjadi kunci untuk memperkuat peran Nahdlatul Ulama di Kabupaten Probolinggo," tegas Teguh.
Ia juga mengajak seluruh peserta Muskercab memanfaatkan forum tersebut untuk merumuskan program kerja yang aplikatif, realistis, dan berkelanjutan melalui enam komisi yang telah dibentuk panitia. Hasil pembahasan masing-masing komisi diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan program kerja PCNU Kabupaten Probolinggo sepanjang masa khidmat 2026–2031.
Melalui Muskercab I, PCNU Kabupaten Probolinggo menegaskan arah baru penguatan organisasi dengan menempatkan tata kelola, kolaborasi, dan efektivitas kerja sebagai fondasi utama. Kehadiran enam Koordinator Bidang diharapkan mampu mempercepat pencapaian program organisasi sekaligus memperkuat kontribusi Nahdlatul Ulama dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi umat, pengembangan sumber daya manusia, serta pembinaan kelembagaan di Kabupaten Probolinggo.
