RTALPROBOLINGGO.COM
PROBOLINGGO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Probolinggo meminta arah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan infrastruktur jalan.
Hal tersebut menjadi salah satu poin Pandangan Umum Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (27/8/2026).
Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna lantai 3 Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam agenda tersebut diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto yang hadir mewakili Bupati Probolinggo.
Dalam agenda tersebut, penyerahan dokumen pandangan umum fraksi-fraksi diwakili Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Probolinggo, Amin Haddar.
Fraksi PKB berharap penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026 dapat menjadi pedoman dalam memberikan arah kebijakan anggaran sekaligus menjelaskan dasar pertimbangan yang melandasi berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah.
Selain itu, dokumen tersebut diharapkan menjadi sarana pengendalian dan evaluasi dalam tahap pelaksanaan.
Menurut Fraksi PKB, arah Perubahan APBD 2026 nantinya harus mampu menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo sekaligus dioptimalkan untuk mendorong kehidupan masyarakat menjadi semakin baik.
Kemiskinan dan Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas
Fraksi PKB secara khusus berharap RAPBD Perubahan 2026 memberikan manfaat besar kepada masyarakat, terutama dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.
Selain persoalan kemiskinan, PKB meminta peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.
“Fraksi PKB berharap RAPBD Perubahan ini bisa memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat terutama dalam beberapa hal, di antaranya mengurangi angka kemiskinan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan antara kabupaten ke kecamatan dan kecamatan ke desa bisa terselesaikan dengan baik,” demikian salah satu poin pandangan Fraksi PKB.
Pertanyakan Kenaikan Belanja Rp132,31 Miliar
Fraksi PKB juga meminta penjelasan pemerintah daerah terkait kenaikan total belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026.
Dalam rancangan tersebut, belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp132.313.676.057,43.
Tambahan anggaran tersebut terbagi pada sejumlah komponen, yakni belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
Atas perubahan tersebut, Fraksi PKB meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan kenaikan belanja daerah.
“Mohon penjelasan terjadinya kenaikan belanja daerah tersebut,” demikian pertanyaan Fraksi PKB kepada eksekutif.
PKB Minta Eksekutif Perbaiki Koordinasi
Catatan lain yang cukup kuat dari Fraksi PKB menyangkut koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan program.
Fraksi PKB meminta jajaran eksekutif meningkatkan koordinasi sejak tahap perencanaan dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurut PKB, koordinasi tidak semestinya hanya berlangsung dalam rapat-rapat resmi yang sudah dijadwalkan. Komunikasi dan sharing antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), organisasi perangkat daerah (OPD), bagian terkait, dan legislatif dinilai perlu diperkuat.
PKB menilai pola komunikasi tersebut penting agar tidak muncul kesan bahwa eksekutif berjalan sendiri dalam merencanakan berbagai program pemerintah.
“Sehingga tidak terkesan eksekutif jalan sendiri, bahkan semua yang direncanakan seakan-akan tanpa sepengetahuan Bupati dan Wakil Bupati. Hal seperti ini tentunya tidak boleh berlanjut karena ini tidak bagus dalam hal berkolaborasi,” demikian catatan Fraksi PKB.
Fraksi PKB meminta pemerintah daerah memberikan tanggapan terhadap persoalan koordinasi tersebut.
Dorong Optimalisasi PAD dan CSR
Di sektor pendapatan, Fraksi PKB meminta eksekutif beserta jajarannya lebih fokus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.
Optimalisasi sumber PAD dinilai penting untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain PAD, Fraksi PKB turut meminta pemerintah memaksimalkan potensi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang berada di Kabupaten Probolinggo.
Pemanfaatan CSR diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo.
Melalui sejumlah catatan tersebut, Fraksi PKB menegaskan arah Perubahan APBD 2026 tidak semestinya hanya berorientasi pada penyesuaian angka pendapatan dan belanja.
Perubahan anggaran diharapkan menjadi instrumen untuk menghadirkan harapan baru bagi masyarakat, menekan kemiskinan, mempercepat peningkatan infrastruktur jalan, mengoptimalkan sumber PAD dan CSR, sekaligus memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pembangunan Kabupaten Probolinggo.
