RTALPROBOLINGGO.COM
Sorotan itu disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (27/8/2026).
Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna lantai 3 Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam agenda tersebut diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto yang hadir mewakili Bupati Probolinggo.
Dalam agenda tersebut, penyerahan dokumen pandangan umum fraksi-fraksi diwakili oleh Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Probolinggo, Amin Haddar.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus Fraksi Golkar adalah rencana pengadaan tanah untuk Sekolah Rakyat.
Golkar meminta pemerintah daerah menjelaskan apakah pengadaan tanah tersebut masih memungkinkan dilaksanakan setelah September 2026 atau setelah pengesahan Perubahan APBD.
Pasalnya, Fraksi Golkar menyebut masih terdapat tahapan appraisal harga tanah dan proses perizinan gubernur terkait tukar guling dengan Tanah Kas Desa (TKD).
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima Fraksi Golkar, pembangunan Sekolah Rakyat direncanakan mulai Oktober 2026 oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Pertanyakan Aspek Regulasi
Fraksi Golkar juga meminta kepastian apakah pembangunan Sekolah Rakyat pada Oktober 2026 tidak menyalahi regulasi apabila proses tukar guling lahan belum selesai.
“Fraksi Partai Golkar juga ingin memperoleh penjelasan apakah pembangunan Sekolah Rakyat pada bulan Oktober ini tidak menyalahi regulasi, mengingat proses tukar guling lahan SR tersebut belum clear and clean dan masih dalam tahapan proses izin kepada Gubernur,” demikian pandangan Fraksi Golkar.
Persoalan serupa disampaikan Golkar mengenai anggaran urugan tanah untuk akses jalan masuk menuju Sekolah Rakyat.
Fraksi Golkar mempertanyakan apakah kegiatan tersebut memungkinkan dilaksanakan melalui Perubahan APBD 2026, mengingat tanah masih dalam proses tukar guling.
Selain penyelesaian persoalan lahan, menurut Golkar, kegiatan itu masih harus melewati proses pelelangan perencanaan hingga pelelangan pekerjaan fisik.
Dengan waktu yang semakin terbatas menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026, Golkar menilai pelaksanaan kegiatan tersebut perlu diperhitungkan secara matang.
“Kegiatan ini terkesan terburu-buru dan dipaksakan jika dilaksanakan pada akhir tahun ini,” tulis Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya.
Golkar kemudian meminta pemerintah mempertimbangkan kemungkinan kegiatan tersebut dianggarkan pada Tahun Anggaran 2027 agar tahapan pelelangan dan pelaksanaannya dapat direncanakan dengan lebih baik.
Operator Sekolah Bergaji Rp300 Ribu per Bulan
Persoalan pendidikan lainnya yang mendapat perhatian Fraksi Golkar adalah kesejahteraan operator sekolah.
Golkar menyebut operator sekolah saat ini menghadapi berbagai kendala, salah satunya honor yang dinilai minim, yakni sekitar Rp300 ribu per bulan.
Kondisi tersebut dibandingkan dengan pekerja dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurut dokumen pandangan umum Golkar mendapatkan honor sebesar Rp100 ribu per hari.
Fraksi Golkar menyebut kondisi tersebut memunculkan fenomena sejumlah operator sekolah memilih berhenti dan beralih bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Banyak operator sekolah yang berhenti menjadi operator sekolah dan memilih bekerja di SPPG,” demikian catatan Fraksi Golkar.
Golkar meminta persoalan tersebut mendapat perhatian karena operator sekolah memiliki tugas penting, mulai dari pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), urusan kepangkatan hingga sertifikasi guru.
Fraksi Golkar turut menyoroti adanya perbedaan kebijakan di tingkat koordinator wilayah Dinas Pendidikan. Menurut Golkar, terdapat wilayah yang memperbolehkan seorang operator membantu beberapa sekolah, tetapi ada pula yang tidak memperbolehkannya.
Perbedaan kebijakan tersebut dinilai menimbulkan kebingungan bagi sekolah.
Minta Belanja Diprioritaskan untuk Pelayanan Dasar
Selain Sekolah Rakyat dan operator sekolah, Fraksi Golkar meminta penguatan alokasi belanja daerah diarahkan pada sektor yang manfaatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sektor yang dimaksud meliputi infrastruktur jalan, drainase, fasilitas air minum, pendidikan, dan kesehatan.
Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Probolinggo menjelaskan sejauh mana Perubahan APBD 2026 mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar tersebut.
Di sisi pendapatan, Golkar berharap pemerintah daerah lebih optimal menggali berbagai potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara rasional di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Sejumlah catatan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap arah kebijakan anggaran daerah. Fraksi Golkar meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai kesiapan program Sekolah Rakyat, kebijakan terhadap operator sekolah, penguatan pelayanan dasar hingga strategi optimalisasi PAD dalam pembahasan lanjutan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026.
