JCC Desak Presiden Prabowo Gunakan Hak Prerogatif untuk Kembalikan Uang Korupsi
JAKARTA – Jhon Cane Center (JCC), sebuah lembaga non-pemerintah, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera menggunakan hak prerogatifnya dalam mengembalikan uang negara yang dikorupsi oleh berbagai pihak, termasuk pejabat negara, korporasi, dan individu lainnya. Langkah ini dinilai penting untuk menyelamatkan keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Chairman JCC, Najib Salim Attamimi, menekankan bahwa hak prerogatif presiden dalam konstitusi mencakup berbagai kewenangan, termasuk pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Menurutnya, hak ini bisa digunakan untuk menekan para koruptor agar segera mengembalikan uang yang telah mereka curi.
Dalam beberapa pidatonya, Presiden Prabowo secara tegas meminta para koruptor untuk bertobat dan mengembalikan uang negara. Najib mendukung sikap tegas tersebut dan berharap penegak hukum segera bertindak atas perintah presiden. Jika tidak, Presiden Prabowo disarankan untuk menggunakan hak prerogatifnya guna memastikan pengembalian uang korupsi.
Najib juga menyoroti besarnya jumlah kerugian negara akibat korupsi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2004 hingga 2024 terdapat 1.629 kasus korupsi dengan nilai kerugian mencapai Rp290 triliun. Ia meyakini jumlah yang belum terungkap jauh lebih besar, sehingga tindakan tegas dari pemerintah sangat diperlukan.
Sementara itu, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Siti Zuhro, menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi bukanlah hal baru. Sejak mencalonkan diri dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024, ia selalu menyoroti kebocoran keuangan negara akibat korupsi.
Menurut Siti Zuhro, pemberantasan korupsi tidak hanya sekadar menghukum para pelaku, tetapi juga harus memastikan pengembalian uang yang telah dicuri. Hal ini penting mengingat Indonesia masih menghadapi ketimpangan sosial, kemiskinan, dan pengangguran yang signifikan.
Ia juga menekankan bahwa lembaga penegak hukum, seperti Polri, KPK, Kejaksaan Agung, BPKP, dan BPK, harus segera merespons instruksi Presiden Prabowo dengan tindakan nyata. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran bisa menurun.
"Presiden Prabowo harus menunjukkan kepemimpinannya dengan solusi konkret. Instruksinya harus segera dijalankan oleh lembaga terkait," tegasnya.
