Probolinggo – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo yang digelar pada Selasa (17/6/2025) menghadirkan pandangan akhir dari masing-masing fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam forum tersebut, Fraksi Partai NasDem menyampaikan kritik konstruktif dan sejumlah catatan tajam terhadap kinerja Pemerintah Daerah, yang disampaikan langsung oleh Feri Gita Rahayu, S.Pd., Sekretaris Fraksi NasDem.
Dalam penyampaiannya, Feri mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Namun demikian, menurutnya, WTP hanya menunjukkan kepatuhan administratif dan belum menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara substansial.
Fraksi NasDem juga menyoroti lemahnya pemetaan antara program prioritas dan dampaknya terhadap indikator pembangunan. Salah satu yang disorot adalah tidak adanya data kuantitatif yang mengaitkan program pengentasan kemiskinan dengan penurunan angka kemiskinan. Belanja hibah dan bansos pun disebut belum disertai evaluasi efektivitas secara sistematis.
Kritik lain ditujukan pada realisasi belanja modal yang hanya mencapai 88 persen dan belanja tak terduga yang mandek di angka 34 persen. Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp173 miliar dinilai bukan prestasi, tetapi tanda ketidakefisienan perencanaan dan lemahnya eksekusi program prioritas.
Tak hanya pada aspek anggaran, Fraksi NasDem juga mengangkat suara warga desa yang kerap tidak terdengar. Minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah-wilayah seperti Krucil, buruknya layanan kesehatan di poskesdes, hingga rusaknya jalan wisata di kawasan Sukapura–Ngadisari disebut sebagai bentuk ketimpangan pelayanan dasar.
Meski demikian, Fraksi NasDem tetap menyatakan dukungannya terhadap pemerintah daerah, dengan tiga syarat: pengelolaan anggaran berbasis hasil, perencanaan berbasis data dan bukti, serta keberpihakan nyata kepada rakyat, bukan pada elite birokrasi.
Pewarta : Manis Paswedan
