Probolinggo, Jawa Timur – Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur, Samsuddin, menginstruksikan pembentukan tim investigasi khusus untuk menelusuri dugaan pelanggaran dalam proyek pembangunan jalan Krucil–Bermi, Kabupaten Probolinggo. Instruksi ini disampaikan menyusul meningkatnya keluhan warga terkait dampak negatif proyek, mulai dari debu tebal, kerikil berserakan, hingga risiko keselamatan pengguna jalan.
“Kami mendapat banyak keluhan dari warga Krucil mengenai dampak proyek ini. Maka saya instruksikan kepada Bupati LIRA Kabupaten Probolinggo agar segera membentuk tim khusus dan turun langsung ke lokasi,” tegas Samsuddin, Selasa (22/7).
Menurutnya, sejak tahap awal pelaksanaan, proyek ini sudah menunjukkan indikasi ketidaksesuaian dengan ketentuan teknis, salah satunya terkait metode pengangkutan material.
“Diduga kuat vendor atau kontraktor menggunakan truk tronton untuk mengangkut material. Padahal jalur menuju Krucil tidak memenuhi klasifikasi jalan kelas berat. Ini bisa merusak ruas jalan lain yang belum masuk program perbaikan,” ujar Samsuddin.
Ia juga menyoroti lambannya progres pekerjaan. Hingga kini, proyek baru sampai pada tahap pelapisan dasar, tanpa tanda-tanda pelapisan lanjutan seperti hotmix yang dijanjikan. Kondisi ini justru menciptakan masalah baru bagi masyarakat sekitar.
“Jika pada tahap awal saja sudah menimbulkan debu dan risiko kecelakaan, maka patut diduga pengerjaan ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Ini pekerjaan publik, harus dikerjakan secara benar dan profesional,” lanjutnya.
Dengan tegas, Samsuddin memperingatkan pihak pelaksana proyek untuk tidak main-main. Ia menyatakan bahwa LIRA akan mengambil langkah hukum jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan anggaran di lapangan.
“Vendor maupun kontraktor jangan bermain-main dalam proyek ini. Kalau tim kami menemukan bukti pelanggaran, saya tidak akan segan melaporkannya ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
LIRA, kata Samsuddin, akan mengerahkan tim independen untuk melakukan audit lapangan, mulai dari metode kerja, spesifikasi material, hingga kecocokan antara rencana dan realisasi anggaran.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo maupun Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo terkait keterlambatan proyek ini. Redaksi telah mengajukan permintaan konfirmasi sejak awal pekan.
Warga berharap pemerintah daerah tidak abai terhadap aspirasi masyarakat dan memastikan proyek yang menggunakan dana publik ini diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, dan transparan.
