PROBOLINGGO – Polemik mencuat dalam pergantian Pejabat Kepala Desa (PJ Kades) Tegalwatu, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Meski pelantikan PJ baru digelar pada Selasa (26/8/2025), sebagian warga menyuarakan kekecewaan karena merasa aspirasi mereka diabaikan. Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari RT, RW, tokoh agama, karang taruna hingga organisasi kemasyarakatan sebelumnya menandatangani surat penolakan atas pergantian tersebut. Mereka menilai PJ sebelumnya, M. Nuri, telah mampu menciptakan suasana aman dan kondusif di desa. Sekretaris Desa Tegalwatu membenarkan adanya prosesi pelantikan yang digelar di kantor Kecamatan Tiris. Ia juga mengakui bahwa sebelumnya masyarakat memang menolak pergantian PJ.
“Benar tadi pagi dilakukan pengambilan sumpah PJ di kecamatan. Sebelumnya rakyat memang menolak, tapi karena yang memutuskan bukan kami, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa,” ungkapnya. Wakil Ketua Garda Bangsa, Sucipto, menilai langkah pemerintah kabupaten tidak bijak. Menurutnya, meski pergantian PJ merupakan hak prerogatif Bupati sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 82 Tahun 2015, semestinya keputusan itu tetap mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. “Kalau masyarakat sudah menerima dan merasa nyaman dengan PJ yang ada, seharusnya pemerintah kabupaten bisa mempertahankan dan tidak melakukan pergantian. Jangan sampai aturan dipahami secara kaku, tetapi mengabaikan suasana kondusif yang sudah terbentuk,” tegas Sucipto.
Ia mengingatkan, keputusan sepihak bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik. “Hari ini kita menyaksikan, suara rakyat Desa Tegalwatu seolah digadaikan demi kepentingan lain. Padahal inti dari demokrasi adalah mendengar aspirasi rakyat,” ujarnya. Sucipto mendesak Bupati Probolinggo meninjau ulang kebijakan tersebut. “Kami mendorong Bupati mendengarkan suara masyarakat Desa Tegalwatu. Jangan biarkan keputusan ini menggerus kepercayaan rakyat. Tugas pemerintah adalah menjaga ketenangan masyarakat, bukan sebaliknya,” pungkasnya.
