Probolinggo – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Probolinggo mengingatkan pemerintah daerah agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tengah disusun tidak sekadar memuat daftar rencana indah di atas kertas.
Melalui Mas Anam dan Cak Dayat, fraksi ini menyampaikan pandangan kritis dalam rapat Pansus DPRD. Mereka menegaskan, arah pembangunan harus fokus pada pengentasan kemiskinan dengan intervensi yang terukur, berbasis kolaborasi lintas sektor, dan mampu menunjukkan capaian riil di lapangan.
Digitalisasi Layanan: Antara Harapan dan Potensi Mandek
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti program digitalisasi pelayanan publik, seperti Mata Prabulinggih, yang dinilai berpotensi menjadi solusi percepatan layanan dan pencegah kebocoran PAD. Namun mereka mengingatkan, tanpa integrasi retribusi dan pengawasan ketat, sistem tersebut rawan berhenti di tahap uji coba.
Pasar Modern Menggempur, UMKM Tersisih?
Isu lain yang menjadi sorotan adalah derasnya ekspansi pasar modern. Perda Nomor 2 Tahun 2012 dianggap perlu direvisi agar sesuai kondisi terkini. Mereka mendorong pembatasan izin di kecamatan dan luar kawasan perkotaan, bahkan moratorium sementara.
“Pasar modern yang sudah berjalan wajib memberi ruang bagi UMKM lokal. Tanpa kebijakan afirmatif, ekonomi kerakyatan hanya akan jadi jargon,” ujar Cak Dayat.
Belanja Pegawai Lampaui Batas UU
Data yang diungkap fraksi menunjukkan rasio belanja pegawai masih 34–36% (setelah dikurangi TKD guru), melebihi ambang batas UU HKPD yang hanya 30%. Mereka menuntut strategi khusus peningkatan PAD dan pengembangan sektor baru agar APBD tidak tersedot habis untuk gaji pegawai.
Sektor Pertanian: Dari Kopi Kobra hingga Tembakau
Masukan juga diarahkan pada penguatan komoditas unggulan seperti kopi Kobra, tembakau, bawang merah, dan kentang. Mereka menekankan pentingnya regulasi perlindungan harga dan jaminan keberlangsungan usaha petani, termasuk dukungan dari hulu ke hilir.
Satgas Prioritas: Ujian Serius Pemerintah
Fraksi menilai tiga satgas prioritas—Pengentasan Kemiskinan, IPM, dan Infrastruktur—harus memiliki target jelas dan mekanisme evaluasi ketat. “Kalau hanya diluncurkan dengan seremoni besar, lalu tidak ada capaian nyata, itu pemborosan,” tegas Mas Anam.
Dengan sederet catatan ini, Fraksi PDI Perjuangan menutup pandangannya dengan pesan keras: RPJMD harus menjadi pedoman pembangunan yang berkeadilan dan progresif, bukan sekadar dokumen formalitas untuk lima tahun ke depan.
Editor : Pricillia Mambo
