Probolinggo - Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muad, angkat bicara terkait viralnya sebuah video yang menyoroti dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di pabrik Alamo. Ia menegaskan DPRD siap membuka pintu pengaduan masyarakat, khususnya para pekerja, melalui forum Hari Aspirasi yang digelar setiap hari Rabu.
“Harapan saya sebagai anggota DPRD Komisi II, kami siap menerima pengaduan di Hari Aspirasi. Jika ada permasalahan yang disampaikan masyarakat, khususnya pekerja di pabrik Alamo, silakan disampaikan agar bisa kami tindaklanjuti,” ujar Muad.
Pernyataan itu muncul setelah sebuah video yang diunggah di PortalProbolinggo ditonton lebih dari 200 ribu kali dan menuai ratusan komentar. Video tersebut memantik diskusi publik mengenai kondisi pekerja di Alamo, mulai dari gaji yang disebut di bawah UMR, dugaan penahanan ijazah, hingga potongan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak tercatat di sistem resmi.
Keluhan Mantan Karyawan
Sejumlah mantan karyawan dan keluarga pekerja Alamo menyuarakan pengalaman mereka. Akun @adjie_pramono menuliskan, “Istri saya resign dari pabrik Alamo karena banyak potongan. Yang paling menjengkelkan, potongan jamsostek tiap bulan, tapi setelah resign dicek di BPJS Ketenagakerjaan hasilnya nol.”
Senada, akun @BY_AL_JANNATA💯 menyebut, “Saya kerja tahun 2024–2025 memang tidak ada isi BPJS-nya, tapi setiap bulan ada potongan BPJS.”
Keluhan juga datang soal slip gaji dan besaran upah. Akun @Debbie Sukma menyindir, “Kerja rodi gaji di bawah UMR, pengalaman suami kerja di pom Ketapang.” Akun @Gus Irul menambahkan, “Selama 5 tahun kerja di sana tidak pernah menerima slip gaji. Pas ditanya, selalu dijawab tanpa bukti.”
Sorotan Publik
Kasus ini menimbulkan sorotan luas karena menyangkut hak-hak pekerja. Praktik pemotongan iuran BPJS tanpa pencatatan resmi berpotensi melanggar aturan ketenagakerjaan. Begitu pula absennya slip gaji yang seharusnya menjadi dokumen wajib bagi transparansi hubungan kerja.
Dengan video yang telah viral dan menyedot perhatian publik, berbagai pihak kini menanti langkah tegas dari DPRD, Dinas Ketenagakerjaan, hingga aparat terkait untuk memastikan perlindungan hak pekerja di Kabupaten Probolinggo.
