Kota Probolinggo, Jawa Timur-Ratusan anggota GP Ansor dan Banser berkumpul di Pondok Pesantren Raudhotul Ibaad hari ini dalam agenda “Apel Siaga Banser Jaga Kiai dan Jaga Negeri”. Kegiatan ini digelar sebagai respons atas sorotan publik terhadap tayangan televisi yang dianggap melecehkan institusi pesantren dan figur kiai.
Acara apel siaga berlangsung pada 17 Oktober 2025, dipusatkan di lingkungan pesantren setempat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh kader Ansor, Banser, santri, serta pengurus organisasi kepemudaan dan keagamaan. Dalam kesempatan itu, Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, menyampaikan alasan di balik digelarnya apel siaga ini.
Lebih lanjut, Salamul Huda menyerukan agar seluruh kader dan warga NU menanggapi insiden tersebut secara kolektif dan tegas. Menurutnya, tindakan boikot terhadap media yang dianggap melecehkan kiai dan pesantren menjadi salah satu bentuk protes damai yang bisa dilakukan masyarakat.
Ketua PCNU Kota Probolinggo Arba’i Hasan turut ikut menyuarakan dukungannya. Dalam sambutannya, ia meminta aparat hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut demi menjaga keharmonisan dan rasa keadilan di tengah masyarakat.
Kegiatan apel ini juga mencakup doa bersama, pembacaan ayat suci, serta deklarasi kesediaan para kader untuk bergerak menjaga kiai dan pesantren. Dalam suasana khidmat, peserta apel menyampaikan komitmen menjaga kehormatan umat Islam dan mendorong agar pihak yang bersangkutan bertanggung jawab secara hukum.
Penanggung jawab acara menyebut bahwa apel siaga ini bukan wujud konfrontatif, melainkan bentuk penguatan semangat persatuan. “Kita berpegang pada nilai-nilai NU dan ukhuwah Islamiyah, tidak menciptakan perpecahan,” kata salah satu panitia pelaksana.
Insiden tayangan televisi yang memicu reaksi keras ini menimbulkan gelombang protes di berbagai kota NU. Beberapa PCNU dan Ansor di daerah lain bahkan menyatakan sikap boikot terhadap produk media stasiun televisi yang dianggap melampaui batas.
Di Probolinggo sendiri, apel siaga ini diharapkan mampu menjadi momentum untuk menjaga kehormatan lembaga keagamaan dan sekaligus memperkuat sinergi antar elemen masyarakat dalam menghadapi tantangan publik.
