-->

Notification

×

Nasabah Menanti Kejelasan, Komisi II DPRD Probolinggo Desak Transparansi KSU Cakrawala

Kamis, 30 Oktober 2025 | Oktober 30, 2025 WIB | Last Updated 2025-10-30T09:12:45Z

PROBOLINGGO – Polemik seputar Koperasi Serba Usaha (KSU) Cakrawala di Kabupaten Probolinggo terus bergulir tanpa kejelasan. Hingga kini, data aset dan tanggungan koperasi tersebut belum juga terverifikasi secara pasti. Kondisi ini mendorong Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo untuk mendesak Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) segera memanggil manajemen koperasi guna memberikan penjelasan resmi.

Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar pada Rabu (29/10) di ruang Komisi II DPRD Probolinggo dihadiri sejumlah pihak, termasuk perwakilan nasabah, eks manajemen KSU Cakrawala, dan pejabat DKUPP. Pembahasan utama berfokus pada kejelasan aset dan status hukum sejumlah properti yang diklaim milik koperasi.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Reno Handoyo, menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memperoleh data valid mengenai total aset maupun jaminan yang dimiliki KSU Cakrawala. Menurut menurut data sementara dari DKUPP, aset yang teridentifikasi di cabang KSU Cakrawala Kecamatan Kraksaan mencapai lebih dari Rp11 miliar. Namun sebagian besar di antaranya belum memiliki kejelasan legalitas, termasuk status kepemilikan rumah dan kendaraan yang dijadikan agunan.

Meski begitu, Reno menyebut telah ada progres kecil dalam proses pengembalian dana anggota koperasi.

Sementara itu, Kabid Koperasi DKUPP Kabupaten Probolinggo, Ary Sulistyowati, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan dan fasilitasi antara peminjam serta anggota koperasi.

Ia menjelaskan, pengurus aktif KSU Cakrawala saat ini bukanlah manajemen resmi, melainkan beberapa karyawan lama bagian penagihan yang secara sukarela membantu penyelesaian kewajiban koperasi setelah pimpinan utamanya meninggal dunia.

DKUPP juga mengaku telah turun langsung ke lapangan untuk memantau proses penagihan dan mediasi antara peminjam serta anggota koperasi.

Menutup RDP, Komisi II DPRD Probolinggo meminta agar DKUPP segera melakukan audit menyeluruh terhadap aset dan tanggungan KSU Cakrawala.

DKUPP dijadwalkan akan memanggil kembali sejumlah pihak, termasuk mantan manajer KSU Cakrawala, pekan depan untuk memberikan keterangan resmi terkait keuangan dan aset koperasi tersebut.

×
Berita Terbaru Update
Lapor Portal

Dukung Portal Probolinggo

QRIS Portal Probolinggo

Scan kode QRIS di atas untuk berdonasi

💸
Scan QRIS untuk Donasi

QRIS Portal Probolinggo

-->