KRAKSAAN - Persoalan banjir yang terus berulang di Desa Opo-opo, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, mulai mendapat penanganan lintas sektor. Aspirasi warga yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo pada Rabu (28/1/2026) kini ditindaklanjuti melalui koordinasi pemerintah daerah hingga pemerintah provinsi.
Dalam RDP tersebut, warga menegaskan bahwa banjir yang kerap terjadi, khususnya di Dusun Sumber Banger, dipicu oleh pendangkalan sungai serta keberadaan jembatan yang sering menjadi titik penyumbatan sampah dan material kayu. Kondisi ini menyebabkan aliran air tersendat dan meluap ke permukiman saat hujan deras.Warga mendesak dilakukannya normalisasi sungai sebagai langkah mendesak untuk memulihkan daya tampung aliran air. Selain itu, mereka meminta penelusuran kondisi kawasan hulu sungai guna memastikan tidak terjadi kerusakan lingkungan atau alih fungsi lahan yang berdampak pada meningkatnya debit air ke wilayah hilir.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Mochammad Al Fatih, menyatakan bahwa seluruh masukan warga menjadi perhatian serius. Ia menegaskan, pengecekan lapangan akan dilakukan sebagai tahapan awal sebelum normalisasi dilaksanakan.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Probolinggo, R. Oemar Sharief, S.T., M.T., memastikan bahwa koordinasi lintas instansi telah berjalan, termasuk dengan DPRD dan pemerintah desa setempat.Menurut Oemar Sharief, tindak lanjut dari RDP tersebut akan segera direalisasikan. Pemerintah provinsi dijadwalkan turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan teknis sebagai dasar perencanaan pelaksanaan normalisasi sungai.Ia menjelaskan bahwa proses pengecekan lapangan akan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa. Pelibatan ini penting agar seluruh titik krusial yang berpotensi menjadi kendala dapat diidentifikasi dan diselesaikan sejak tahap perencanaan.“Penentuan titik awal normalisasi, jalur sungai yang akan ditangani, hingga batas akhir pekerjaan akan dibahas langsung di lapangan bersama masyarakat dan pemerintah desa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Oemar Sharief menambahkan bahwa aspek non-teknis seperti kepemilikan lahan, keberadaan pohon, maupun hambatan lain di sepanjang jalur sungai juga akan diselesaikan sejak awal. Dengan demikian, saat pelaksanaan dimulai tidak lagi menemui kendala di lapangan.
Dengan koordinasi antara DPRD, BPBD, pemerintah desa, dan pemerintah provinsi, normalisasi sungai di Desa Opo-opo ditargetkan dapat segera dilaksanakan. Pemerintah berharap, langkah ini menjadi solusi jangka panjang untuk menekan risiko banjir dan meningkatkan rasa aman masyarakat.(ma/ko)
