Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dilanda bencana banjir di sejumlah wilayah setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut dalam sepekan terakhir. Banjir bandang dilaporkan terjadi di Kecamatan Tiris, sementara genangan air merendam wilayah Kecamatan Dringu. Selain itu, derasnya arus sungai menyebabkan sejumlah bendungan atau dam jebol dalam dua hari terakhir.
Bencana hidrometeorologi ini berdampak pada kerusakan infrastruktur dan permukiman warga. Sejumlah ruas jalan dilaporkan rusak dan terputus akibat terjangan banjir dan longsor. Bahkan, beberapa rumah warga dilaporkan ikut terseret arus, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan mengancam keselamatan warga di sekitar aliran sungai.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Komisi III, Alfiana, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi serta dampaknya terhadap masyarakat.
“Kami tentu turut prihatin atas banjir yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Probolinggo dan dampaknya terhadap aktivitas serta keselamatan masyarakat,” ujar Alfiana.
Ia juga mengapresiasi langkah awal pemerintah daerah dalam penanganan darurat di lapangan, meskipun tidak seluruh proses tersebut terekspos ke publik.
"Kami mengapresiasi upaya-upaya awal pemerintah daerah dalam penanganan darurat, yang mungkin tidak semuanya terlihat oleh kamera,” katanya.
Namun demikian, Alfiana menegaskan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan persoalan banjir di Kabupaten Probolinggo tidak bisa lagi dipandang sebagai kejadian rutin tahunan. Kerusakan infrastruktur, jebolnya dam, serta rumah warga yang terdampak menjadi indikator adanya persoalan yang lebih mendasar.
"Kita harus jujur melihat kondisi yang ada. Di beberapa titik dilaporkan terjadi dam jebol, jalan rusak akibat diterjang banjir dan longsor, bahkan rumah warga ikut terbawa arus. Ini menunjukkan bahwa persoalan banjir tidak bisa lagi dianggap sebagai kejadian rutin semata,” tegasnya.
"Menurutnya, banjir yang terus berulang berkaitan dengan banyak faktor, mulai dari kondisi wilayah hulu, perubahan fungsi lahan di sempadan sungai, sistem drainase yang belum optimal, persoalan pengelolaan sampah, hingga keterbatasan fasilitas dan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah.
"Oleh karena itu, Alfiana mendorong agar penanganan banjir ke depan tidak lagi bersifat reaktif atau darurat, melainkan berorientasi pada upaya pencegahan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
"Ke depan, penanganan banjir tidak boleh hanya bersifat darurat. Perlu ada keseriusan dalam upaya pencegahan, dengan koordinasi yang kuat antarorganisasi perangkat daerah, khususnya DLH dan instansi terkait. Bahkan bila perlu, dibentuk satuan tugas khusus penanganan banjir dan pengelolaan sampah,” jelasnya.
"Ia menegaskan bahwa persoalan banjir merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. DPRD Kabupaten Probolinggo, kata Alfiana, akan menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong kebijakan yang lebih komprehensif agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap musim hujan.
"DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong kebijakan yang tepat agar persoalan banjir ini tidak terus berulang. Ini adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah daerah maupun masyarakat,” pungkasnya.(ma/ko)
