PAJARAKAN - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan berbagi 1.000 takjil kepada masyarakat sekaligus deklarasi Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (11/3/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jalan Raya Pantura, tepatnya di sekitar Lapangan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo.
Aksi sosial yang dirangkai dengan buka puasa bersama ini menjadi bagian dari agenda rutin organisasi selama bulan Ramadan. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi internal organisasi serta mempertegas komitmen LIRA dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai program publik.
Ratusan pengendara yang melintas di jalur nasional Pantura tampak menerima takjil yang dibagikan langsung oleh pengurus dan relawan LIRA. Kegiatan berlangsung tertib dan mendapat respons positif dari masyarakat yang sedang dalam perjalanan menjelang waktu berbuka puasa.
Pada kesempatan tersebut, LIRA Kabupaten Probolinggo juga secara resmi mendeklarasikan pembentukan Satgas MBG yang akan bertugas melakukan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Probolinggo.
Dalam wawancara terpisah, Salamul Huda menjelaskan bahwa pembentukan Satgas MBG berangkat dari berbagai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut di lapangan.
Ia mengatakan, selama beberapa waktu terakhir pihaknya menerima sejumlah laporan dari masyarakat mengenai dugaan kejanggalan dalam distribusi makanan program MBG, sehingga diperlukan tim khusus untuk melakukan investigasi dan memastikan akar persoalan yang sebenarnya.
“Selama tiga minggu terakhir kami menerima berbagai laporan dari masyarakat. Karena itu kami membentuk Satgas MBG untuk melakukan pemetaan masalah dan investigasi. Kami ingin mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, termasuk jika ada kejanggalan dalam pelaksanaan program tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, Satgas MBG akan melakukan penelusuran terhadap berbagai laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan program di tingkat SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang tersebar di Kabupaten Probolinggo.
Ia menyebutkan bahwa beberapa laporan masyarakat antara lain berkaitan dengan kelayakan menu makanan yang diberikan kepada siswa, termasuk adanya kejadian makanan yang dinilai kurang layak dikonsumsi.“Beberapa laporan yang kami terima berkaitan dengan kelayakan menu makanan. Bahkan ada kejadian di wilayah timur yang dilaporkan masyarakat mengenai adanya ulat pada makanan yang dibagikan kepada siswa. Hal-hal seperti ini tentu perlu ditelusuri secara serius agar tidak terulang kembali,” katanya.
Salamul Huda menegaskan bahwa Satgas MBG dibentuk bukan untuk menghambat program pemerintah, melainkan untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kami mendukung penuh program Presiden Prabowo terkait Makan Bergizi Gratis karena program ini sangat penting bagi pemenuhan gizi anak-anak. Namun jangan sampai program yang baik ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau bahkan menjadi praktik korupsi berjamaah,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, LIRA juga telah membentuk tim koordinasi pengawasan di beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan.
Untuk wilayah Probolinggo Timur, koordinasi Satgas MBG akan dipimpin oleh Muhri. Sementara di wilayah Probolinggo Tengah dikoordinatori oleh Dolah, dan wilayah Probolinggo Barat dipimpin oleh Sudik.
Melalui tim tersebut, masyarakat dapat menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program MBG di sekolah maupun dapur penyedia makanan.
“Kami akan membuka posko pelaporan di beberapa wilayah. Kami berharap masyarakat tidak takut untuk melapor jika menemukan masalah dalam pelaksanaan program MBG, baik di sekolah maupun di dapur penyedia makanan,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini tim Satgas masih melakukan pemetaan awal terhadap berbagai laporan yang telah diterima, termasuk mengidentifikasi sekolah, dapur penyedia makanan, serta pihak pengelola SPPG yang terlibat.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan apakah permasalahan yang terjadi bersifat insidental atau justru terstruktur dan terjadi secara sistematis.
“Sekarang kami sedang melakukan pemetaan terhadap laporan yang masuk, mulai dari nama sekolah, dapur penyedia makanan hingga pihak pengelola SPPG. Kami ingin mengetahui apakah persoalan ini terjadi secara sporadis atau justru terstruktur. Semua itu akan kami telusuri melalui investigasi yang akan dilakukan Satgas MBG,” pungkasnya.
Melalui pembentukan Satgas MBG tersebut, LIRA Kabupaten Probolinggo berharap dapat berkontribusi dalam menjaga transparansi dan kualitas pelaksanaan program pemerintah, sekaligus memastikan bahwa program pemenuhan gizi bagi anak-anak benar-benar berjalan sesuai tujuan.(IN)
