PROBOLINGGO - Keterbatasan respons pemerintah terhadap kerusakan infrastruktur desa kembali menjadi sorotan publik. Di Dusun Jati, Desa Sepuhgembol, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, sebuah jembatan penghubung antar dusun yang sebelumnya rusak akhirnya diperbaiki melalui swadaya masyarakat setelah lama tidak mendapat penanganan dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah.
Perbaikan jembatan tersebut diprakarsai oleh seorang warga setempat, H. Abah Su’eb, yang secara pribadi menanggung biaya pembangunan agar akses transportasi masyarakat dapat kembali normal. Pengerjaan jembatan dilakukan bersama warga sekitar dengan gotong royong pada Rabu (4/3/2026).
Menurut H. Abah Su’eb, keputusan untuk membangun jembatan secara mandiri dilatarbelakangi oleh keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur yang rusak dan berdampak langsung pada aktivitas warga, terutama kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat antar dusun.
“Kami sudah berupaya melaporkan kondisi ini kepada Pemerintah Desa Sepuhgembol maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo. Namun hingga sekarang tidak ada respons. Seolah-olah kebutuhan warga tidak mendapat perhatian. Karena itu saya memutuskan untuk berinisiatif membangun jembatan ini dengan biaya sendiri, dibantu tenaga masyarakat,” ujarnya.
Kerusakan jembatan tersebut sebelumnya membuat warga kesulitan melintas. Jalur yang menjadi akses utama penghubung antar wilayah itu memiliki peran penting dalam aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk distribusi hasil pertanian dan perdagangan kecil di tingkat desa.
Hal senada disampaikan Sulaiman, salah satu warga Dusun Jati. Ia mengaku masyarakat telah lama melaporkan kondisi jembatan yang rusak, namun tidak mendapatkan tindak lanjut dari pihak terkait.
“Kami sudah melaporkan sejak jembatan ini rusak. Tetapi tidak ada respons. Untung saja Abah Su’eb peduli dan mau membantu. Sekarang jalur ini akhirnya bisa dilewati lagi,” ungkapnya.
Kondisi tersebut memunculkan kritik dari sebagian warga terhadap lambannya respons pemerintah dalam menangani kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan. Warga menilai jembatan tersebut merupakan fasilitas vital yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga kerusakannya seharusnya segera ditangani.
Fenomena pembangunan infrastruktur secara swadaya ini sekaligus menunjukkan kuatnya solidaritas masyarakat desa dalam mengatasi persoalan bersama. Namun di sisi lain, hal tersebut juga mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat dengan respons birokrasi yang diharapkan hadir dalam penyediaan layanan publik.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Sepuhgembol maupun Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum memberikan keterangan resmi terkait laporan warga maupun pembangunan jembatan secara swadaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat.(su/ko)
