PROBOLINGGO – Aksi pendudukan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Probolinggo Kota oleh koalisi aktivis lingkungan hidup resmi berakhir pada Kamis sore. Penarikan mundur massa dan pembongkaran tenda perlawanan ini diwarnai prosesi tabur bunga dan doa bersama, menyusul komitmen tegas kepolisian untuk mengusut tuntas kejahatan ekologis di Desa Boto dan Desa Patalan.
Aksi yang dilabeli "Kemah Aktivis Lingkungan" ini merupakan puncak akumulasi kekecewaan masyarakat sejak pelaporan awal pada rentang waktu 2022-2024 terkait tambang Galian C. Turut hadir memimpin jalannya aksi dan audiensi tersebut sejumlah tokoh pergerakan Probolinggo, di antaranya Pembina Sae Patennang, Syarful Anam; Ranger Hutan Sae Patennang, Zainal Arifin Mukhtar; Walikota LSM LIRA, Louis Hariyona; pimpinan GMPK, Sholehuddin, S.H.; serta gabungan massa dari Aliansi L3GAM.
Pembina Sae Patennang, Syarful Anam, mengungkapkan bahwa selama ini proses hukum dinilai lamban dan tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu, para aktivis nekat mendirikan tenda di depan Mapolres hingga tuntutan mereka dipenuhi.
"Kami meminta kepolisian segera merilis nama-nama pelaku kejahatan lingkungan, baik yang melanggar Undang-Undang Kehutanan maupun yang melakukan praktik illegal mining. Kami mendesak agar tidak ada lagi pembiaran terhadap pihak mana pun, termasuk korporasi, yang merusak lingkungan di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota," tegas Syarful usai mediasi dengan pihak kepolisian.
Syarful juga menyoroti dampak nyata dari kerusakan ekologis yang berimbas langsung pada bencana hidrometeorologi di wilayah Probolinggo akhir-akhir ini.
"Kita semua bisa melihat dampaknya. Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Dringu, dan sebagian wilayah kota sempat terendam banjir. Bencana ini adalah akibat langsung dari gagalnya fungsi spons pada kawasan ekologis hutan yang seharusnya terjaga, namun kini rusak karena dieksploitasi secara sporadis," jelasnya.
Setelah memaparkan rentetan tuntutan dan menggelar audiensi yang intensif, perjuangan massa akhirnya menemui titik terang. Kasat Reskrim Polresta Probolinggo, AKP Zainal Arifin, tampil di hadapan massa untuk menegaskan komitmen institusinya. Ia menyatakan bahwa pihak kepolisian telah memahami akar persoalan dan menyepakati langkah penindakan hukum yang lebih konkret.
"Tadi kita di dalam sudah melaksanakan audiensi, kami sudah mengetahui apa yang menjadi keinginan kawan-kawan dan juga kendala yang kami hadapi. Intinya, kami berkomitmen penuh terkait penegakan hukum sesuai yang menjadi tuntutan di aksi penyampaian pendapat ini," ujar AKP Zainal Arifin.
Lebih lanjut, Kasat Reskrim menegaskan bahwa institusinya tidak akan memberikan ruang bagi kejahatan lingkungan. "Yang perlu digarisbawahi dari kesepakatan kami, Polres tidak akan menoleransi pelanggaran oleh siapa pun, termasuk kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi. Penegakan hukum akan tegas, profesional, transparan, dan tentunya sesuai dengan regulasi," tegasnya.
Pihak kepolisian juga membuka ruang pengawasan dari publik. AKP Zainal memastikan akan selalu berkomunikasi dengan masyarakat selaku pelapor dan mempersilakan para aktivis untuk terus mengawal proses hukum ke depannya.
Menanggapi komitmen nyata tersebut, Walikota LSM LIRA, Louis Hariyona, menyatakan apresiasinya terhadap langkah tegas kepolisian dan memastikan aksi pendudukan dihentikan.
"Semua aspirasi yang kami suarakan hari ini telah disikapi dengan sangat serius. Kami akan membongkar tenda dan memberikan ruang serta waktu bagi Bapak Kapolres beserta tim khusus yang dibentuk untuk bekerja secara tuntas dalam beberapa hari ke depan," ujar Louis.
Menyusul tercapainya kesepakatan tersebut, aksi pendudukan Mapolresta Probolinggo yang berjalan kondusif ini ditutup dengan prosesi simbolik tabur bunga sebagai bentuk duka cita atas matinya kelestarian alam, dan dilanjutkan dengan doa bersama.
"Semoga ikhtiar kita dalam menjaga dan merawat bangsa ini mendapat rida dari Allah," ucap Syarful saat memimpin doa, sebelum akhirnya massa aksi membongkar tenda dan membubarkan diri secara tertib. (adj/ma)
