TIRIS - Jalan penghubung Kecamatan Tiris dan Krucil yang berada di Desa Segaran, Kabupaten Probolinggo, hingga kini belum juga diperbaiki pasca peristiwa longsor yang terjadi pada 24 Februari 2026. Kondisi tersebut memicu keluhan warga karena akses vital antar kecamatan terganggu dalam waktu yang cukup lama.
Longsor yang menggerus sebagian badan jalan menyebabkan jalur tersebut tidak dapat dilalui secara normal. Hingga Senin (6/4/2026), belum terlihat adanya aktivitas perbaikan di lokasi, sementara masyarakat terpaksa mencari jalur alternatif demi melanjutkan aktivitas sehari-hari.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Mochammad Alfatih, mengungkapkan bahwa kendala utama dalam percepatan penanganan terletak pada keterbatasan anggaran.
“Untuk anggaran coba digeser, namun BTT sudah habis,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah mengupayakan solusi sementara melalui pembebasan lahan di sekitar lokasi longsor.
“Sepertinya sedang diusahakan pembebasan lahan di sebelahnya untuk jalan sementara. Tapi lebih jelasnya untuk progres di PUPR,” ungkapnya melalui pesan WhatsApp.
Di tingkat desa, Kepala Desa Segaran, Budi, menjelaskan bahwa proses penanganan masih berada pada tahap awal, khususnya terkait negosiasi pembebasan lahan milik warga untuk pelebaran jalur alternatif.
“Masih dalam proses. Insyaallah setelah Lebaran mulai ada perbaikan. Saat ini masih tawar-menawar harga tanah untuk pelebaran tanah milik warga,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk sementara akses kendaraan roda dua masih bisa dilakukan melalui jalur darurat yang melintasi halaman warga. Jalur tersebut telah dirabat secara swadaya melalui gotong royong masyarakat setempat.
“Pengendara motor masih bisa melewati halaman warga, dan sudah dirabat hasil gotong royong warga,” tambahnya.
Hingga berita ini ditayangkan, proses pembebasan lahan masih berlangsung dan belum mencapai kesepakatan. Pihak redaksi juga telah berupaya mengonfirmasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Probolinggo terkait rencana teknis penanganan, namun belum memperoleh tanggapan resmi.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat, mengingat jalan tersebut merupakan jalur strategis yang menunjang mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga akses layanan pendidikan dan kesehatan. Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar penanganan tidak terus tertunda dan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas dapat diminimalisir.(is/ko)
