Aksi yang dimulai pada pukul 15.05 WIB itu diawali dari Gedung Meteor (Kantor Satpol PP) dan dilanjutkan dengan long march menuju Kantor Pemerintah Kota Probolinggo. Sekitar 100 peserta aksi membawa berbagai atribut seperti spanduk, poster, dan pengeras suara untuk menyampaikan tuntutan secara terbuka di ruang publik.
Dalam orasi yang disampaikan di depan Kantor Pemkot Probolinggo, massa menilai bahwa kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Penghapusan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) menjadi salah satu isu utama yang dinilai berpotensi melemahkan dukungan terhadap sekolah, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, massa juga menyoroti persoalan kesejahteraan guru honorer yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk mengembalikan skema gaji guru honorer seperti sebelumnya, serta mempercepat penerbitan Surat Keputusan (SK) sebagai bentuk kepastian status dan perlindungan tenaga pendidik.
Tidak hanya itu, aksi juga menyinggung kebijakan pengadaan mobil dinas oleh pemerintah kota. Massa menilai langkah tersebut tidak mencerminkan skala prioritas yang tepat di tengah berbagai persoalan mendesak di sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Kritik tersebut muncul sebagai bentuk dorongan agar kebijakan anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik secara luas.
Menanggapi aksi tersebut, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menemui langsung massa aksi bersama Wakil Wali Kota dan Kapolres Probolinggo Kota. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah kota telah melalui proses koordinasi dan persetujuan DPRD.
Di sisi lain, Kapolres Probolinggo Kota menyatakan bahwa pemerintah daerah menunjukkan itikad baik dengan membuka ruang dialog bersama mahasiswa. Ia juga menyebutkan bahwa komunikasi lanjutan diperlukan untuk membahas tuntutan secara lebih konkret, termasuk terkait usulan pakta integritas yang diajukan oleh massa aksi.
Aksi berlangsung hingga pukul 17.55 WIB dengan pengawalan aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Secara umum, kegiatan berjalan tertib dan kondusif tanpa insiden yang mengganggu keamanan.
Aksi ini merefleksikan meningkatnya tekanan publik terhadap kebijakan lokal di Kota Probolinggo, khususnya dalam hal prioritas anggaran dan keberpihakan pada sektor pendidikan. Tuntutan yang belum direspons secara konkret berpotensi memicu aksi lanjutan, sehingga diperlukan langkah dialogis dan kebijakan yang lebih responsif dari pemerintah daerah guna menjaga stabilitas sosial serta kepercayaan masyarakat.
