PROBOLINGGO - Di tengah meningkatnya keresahan masyarakat akibat maraknya aksi kriminalitas jalanan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengambil langkah tak biasa: membangun sistem pengawasan berbasis teknologi dengan ratusan kamera pengawas yang tersebar di ruang publik.
Bukan sekadar wacana, rencana ini kini memasuki tahap konkret. Sedikitnya 480 titik pengawasan berbasis CCTV disiapkan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan kepolisian. Kamera-kamera ini akan dipasang di toko retail modern dan diarahkan langsung ke dua sisi jalan—menjadikannya “mata digital” yang siaga 24 jam.
Bupati Probolinggo, Mohammad Haris Damanhuri Romly, menyebut langkah ini sebagai respons atas dinamika keamanan yang kian kompleks. Ia mengakui, tren gangguan kamtibmas, termasuk aksi begal, tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan konvensional semata.
“Penguatan pengawasan melalui CCTV ini sudah lama kami rencanakan. Dengan meningkatnya kasus kriminalitas, kami perlu sistem yang mampu memantau secara luas dan cepat,” ujarnya usai peringatan May Day di Kraksaan, Jumat (1/5/2026).
Untuk mempercepat implementasi, pemerintah daerah tengah merampungkan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) yang akan mengatur kewajiban pemasangan CCTV, khususnya bagi pelaku usaha retail modern.
Di sisi legislatif, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Mochammad Alfatih, memastikan bahwa dukungan terhadap kebijakan ini sudah mengerucut dalam forum resmi.
“Dari hasil RDP, ada sekitar 240 titik toko retail modern yang siap memasang CCTV. Jika masing-masing mengarah ke dua sisi jalan, totalnya bisa mencapai 480 titik pengawasan,” jelasnya.
Ia menambahkan, sistem tersebut tidak berdiri sendiri. Seluruh jaringan CCTV akan terhubung dengan command center pemerintah daerah melalui program “Mata Prabulinggih”, sekaligus terintegrasi dengan kepolisian.
“Ini bukan hanya soal pemasangan alat, tapi bagaimana kita membangun sistem pengawasan yang terintegrasi dan bisa dipantau secara real-time,” tegasnya.
Dari sisi penegakan hukum, Kapolres Probolinggo, AKBP M. Wahyudin Latif, menyambut baik langkah tersebut. Ia bahkan membuka ruang kolaborasi lebih luas melalui sistem mirroring CCTV ke pusat pemantauan kepolisian.
“Kami sangat mengapresiasi jika pihak retail bersedia menghubungkan CCTV mereka ke Polres. Kami sudah menyiapkan infrastruktur teknologi, sehingga pemantauan bisa dilakukan bersama secara real-time,” ungkapnya.
Menurutnya, pendekatan keamanan berbasis kolaborasi menjadi kebutuhan mendesak di tengah keterbatasan sumber daya aparat di lapangan. Dengan dukungan teknologi, potensi gangguan keamanan dapat dideteksi lebih dini.
Polres sendiri, lanjutnya, telah lebih dulu memasang CCTV di sejumlah titik rawan, seperti kawasan minim penerangan, persimpangan padat, hingga lokasi dengan potensi kriminalitas tinggi.
Tak hanya itu, masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan darurat 110 yang aktif selama 24 jam dan bebas biaya, sebagai bagian dari sistem respons cepat kepolisian.
Di balik semua langkah ini, terdapat satu pesan kuat: keamanan bukan hanya urusan aparat, melainkan tanggung jawab bersama.
Bupati Probolinggo menegaskan, tanpa rasa aman, seluruh aktivitas sosial dan ekonomi akan terhambat.
“Kalau keamanan tidak terjamin, masyarakat tidak akan nyaman bekerja maupun beraktivitas. Karena itu, ini menjadi prioritas utama kami,” pungkasnya.
Langkah Probolinggo ini menunjukkan pergeseran paradigma pengelolaan keamanan daerah dari yang sebelumnya reaktif menjadi preventif berbasis teknologi dan kolaborasi multipihak. Jika berjalan efektif, sistem ini tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga fondasi menuju tata kelola keamanan yang lebih modern, adaptif, dan partisipatif.(ma/ko)
