Ia menilai, pola komunikasi yang belum optimal dalam sebagian proses legislasi berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara arah kebijakan pemerintah daerah dan hasil pembahasan di DPRD. Karena itu, koordinasi sejak awal dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan secara efektif.
“Proses penyusunan kebijakan harus melibatkan komunikasi yang terbuka sejak awal, agar produk hukum daerah tidak berjalan sendiri-sendiri dan lebih tepat sasaran,” ujar Ning Dana, dilansir dari Portal Jatim.
Selain menyoroti aspek legislasi, Ning Dana juga menyinggung persiapan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) PKB di Jakarta sebagai bagian dari penguatan kapasitas kader organisasi.
Ia menjelaskan bahwa UKK tersebut bukan sekadar agenda formal, melainkan instrumen untuk memastikan kader memiliki kompetensi yang lebih terukur, profesional, serta siap menjalankan tugas organisasi secara lebih efektif di lapangan.
“Penguatan kompetensi kader menjadi hal penting agar organisasi memiliki sumber daya manusia yang adaptif dan mampu menjawab tantangan ke depan,” tambahnya.
Ning Dana berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus diperkuat secara berkelanjutan, tidak hanya dalam pembahasan Raperda, tetapi juga dalam seluruh proses pengambilan kebijakan daerah. Ia meyakini, kolaborasi yang solid akan menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, ia juga berharap pelaksanaan UKK PKB di Jakarta dapat berjalan lancar serta melahirkan kader-kader yang lebih profesional, kompeten, dan siap menghadapi tantangan organisasi di masa depan.
Dengan penguatan koordinasi antar lembaga serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ia optimistis kinerja kelembagaan dapat semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan publik.
