Mengusung tema “Menolak Punah: Saat Semua Semakin Mudah dan Murah”, kegiatan diawali dengan pemutaran film dokumenter “Menolak Punah” yang mengangkat berbagai persoalan lingkungan akibat pola konsumsi dan pengelolaan limbah yang belum berkelanjutan. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat dalam satu ruang dialog untuk membangun kolaborasi penyelamatan lingkungan.
Founder Komunitas Jenggala, Ning Hani, mengatakan persoalan sampah yang terus meningkat sering kali menimbulkan rasa pesimistis. Namun, menurutnya, kondisi tersebut justru harus menjadi pemantik semangat untuk terus bergerak menjaga lingkungan.
“Meski nanti setelah menonton film ini mungkin akan semakin banyak hal yang dipikirkan, tetapi dengan kekhawatiran itu semoga semangat untuk terus istiqomah berbuat bagi lingkungan menjadi lebih besar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa upaya menjaga lingkungan tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi berbagai pihak yang memiliki visi yang sama dalam menjaga kelestarian alam.
“Kalau kita ingin menolak punah, maka kita harus mulai berbenah,” katanya.
Dalam sesi diskusi, perwakilan Ecoton, M. Alaika Rahmatullah, memaparkan ancaman mikroplastik yang kini menjadi salah satu persoalan lingkungan serius. Menurutnya, sebagian besar mikroplastik berasal dari limbah tekstil berbahan sintetis yang terlepas saat proses pencucian dan kemudian mengalir ke sungai hingga laut.
Berdasarkan hasil riset Ecoton melalui Ekspedisi Sungai Nusantara tahun 2022, sebanyak 98 persen sungai di Indonesia telah terkontaminasi mikroplastik. Dari seluruh partikel yang ditemukan, 58 persen di antaranya berupa serat atau fiber.
“Hasil penelitian menunjukkan bahwa 98 persen sungai di Indonesia telah terkontaminasi mikroplastik. Yang lebih mengkhawatirkan, mikroplastik kini ditemukan dalam darah dan bahkan jaringan otak manusia,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, Yusdi Vari Afandi, menjelaskan pemerintah telah memiliki instrumen regulasi untuk menekan timbulan sampah dari sumbernya melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
Meski demikian, menurutnya persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah.
“Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Diperlukan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya,” tegas Yusdi.
Dari sektor industri, Account Manager ISS, Ignatius Ian Avianto, menekankan pentingnya tanggung jawab lingkungan yang berkelanjutan dari kalangan perusahaan. Menurutnya, dunia usaha memiliki peran strategis dalam membangun budaya pengurangan sampah dan mendukung berbagai inisiatif pelestarian lingkungan.
“Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang harus dijalankan secara berkelanjutan. Kami juga mendukung komunitas maupun penggerak lingkungan yang memiliki inisiatif positif dalam menjaga kelestarian alam,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pengurangan sampah, seluruh peserta yang hadir diwajibkan membawa botol minum atau tumbler pribadi. Langkah tersebut menjadi bagian dari penerapan konsep Zero Waste Event yang diusung panitia.
Melalui kegiatan ini, Komunitas Jenggala berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat melahirkan solusi nyata dalam mengatasi persoalan sampah serta menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Probolinggo.
