Foto: Istimewa
PROBOLINGGO, 3 Juni 2026 – Kasus dugaan pembegalan yang sempat menghebohkan masyarakat Kabupaten Probolinggo dan menimpa seorang tenaga kesehatan (nakes) RSUD Waluyo Jati Kraksaan kini mengarah pada dugaan laporan palsu. Kepolisian menyebut pelapor telah mengakui bahwa peristiwa pembegalan yang sebelumnya diceritakan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
Kanit Reskrim Polsek Kraksaan mengatakan pihaknya masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut, termasuk menelusuri motif yang melatarbelakangi pengakuan pelapor.
“Yang bersangkutan sudah mengakui bahwa laporan tersebut tidak benar. Saat ini masih kami dalami terkait motif dan kronologi sebenarnya,” ujar Kanit Reskrim Polsek Kraksaan, Rabu (3/6/2026).
Selain itu, polisi juga mendalami asal-usul luka yang sebelumnya diklaim sebagai akibat serangan pelaku begal. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, luka yang dialami pelapor diduga bukan merupakan luka akibat pembacokan sebagaimana yang sempat beredar di masyarakat.
“Kami juga masih mendalami luka yang dialami yang bersangkutan. Dugaan sementara luka tersebut menggunakan benda tajam seperti silet. Yang bersangkutan juga merupakan tenaga kesehatan, sehingga memahami titik-titik luka pada tubuh,” tambahnya.
Meski demikian, kepolisian menegaskan seluruh temuan tersebut masih bersifat sementara dan masih dalam proses pendalaman lebih lanjut.
Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah beredar informasi bahwa seorang perawat RSUD Waluyo Jati Kraksaan menjadi korban pembegalan di kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kraksaan pada Senin (1/6/2026) malam. Informasi tersebut bahkan sempat memicu kekhawatiran masyarakat karena lokasi yang disebut merupakan salah satu jalur yang kerap dilalui warga.
Namun setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan sejumlah kejanggalan hingga akhirnya pelapor mengakui bahwa cerita pembegalan tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya.
Menanggapi perkembangan kasus tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo, Haji Saiful Bahri, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap siapapun yang terbukti membuat laporan palsu.
“Perbuatan seperti ini harus ditindak tegas. Apalagi jika memang terbukti membuat laporan palsu. Ini sangat meresahkan masyarakat,” tegas Saiful Bahri.
Menurutnya, dampak yang ditimbulkan tidak hanya membuat warga merasa takut, tetapi juga mencederai proses penegakan hukum karena aparat harus mengerahkan sumber daya untuk menangani laporan yang ternyata tidak benar.
“Informasi ini sudah terlanjur menyebar luas. Banyak masyarakat yang menjadi takut melintas di kawasan tersebut. Selain meresahkan masyarakat, tindakan seperti ini juga menipu aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya. Jangan sampai hal seperti ini dianggap biasa,” katanya.
Saiful Bahri menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa memandang latar belakang pelaku.
“Siapapun yang terbukti bersalah harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Tidak boleh ada perlakuan berbeda,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, Polsek Kraksaan masih melakukan pendalaman untuk memastikan seluruh fakta dalam kasus tersebut serta menentukan langkah hukum selanjutnya.(ma/za)
