PROBOLINGGO - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB, , menegaskan pentingnya membangun organisasi yang mandiri dan tidak bergantung pada pengajuan proposal semata. Pesan tersebut disampaikan saat kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 - 2026 yang digelar di lantai dua Kantor PCNU Kraksaan, Jalan Abdurrahman Wahid, Kabupaten Probolinggo, Kamis (30/7/2026).Kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2024 - 2029 itu dihadiri jajaran pengurus dan kader GP Ansor Kraksaan, IPNU, IPPNU, serta tokoh masyarakat. Forum tersebut dimanfaatkan sebagai wadah menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Sekretaris PC GP Ansor Kraksaan, Abdul Wahid, yang mewakili Ketua PC GP Ansor Kabupaten Probolinggo Abdur Rahman, mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan dan usulan pembangunan.
"Hari ini kami memberikan ruang dan forum kepada seluruh pengurus Ansor, IPNU, IPPNU, serta tokoh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Semua masukan akan disampaikan kepada Mas Azam agar dapat diperjuangkan di forum DPRD Provinsi Jawa Timur," ujarnya.
Abdul Wahid juga menjelaskan bahwa Ketua PC GP Ansor Kabupaten Probolinggo tidak dapat hadir karena sedang menjalankan tugas di Kota Kediri yang tidak dapat ditinggalkan.
Sementara itu, Multazamudz Dzikri atau yang akrab disapa Mas Azam menekankan bahwa organisasi kepemudaan harus mulai bertransformasi menuju kemandirian.
"Selama organisasi masih menjadi benteng proposal, maka organisasi itu belum benar-benar maju. Setiap ketua organisasi tentu ingin meninggalkan legacy yang baik. Saya melihat Ansor sekarang mulai berkembang dengan membangun kemandirian ekonomi, memperkuat program ketahanan pangan, hingga hadirnya Ansor University. Harapannya, Ansor mampu berdiri di atas kaki sendiri dan membiayai organisasinya secara mandiri," kata Mas Azam.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh program pemerintah saat ini harus berjalan selaras dengan kebijakan nasional agar dapat memperoleh dukungan anggaran.
"Sekarang setiap program harus linier dengan program pemerintah pusat. Jika tidak linier, program tersebut bisa saja dicoret. Bahkan sebagai penyelenggara negara kami juga harus berhati-hati dalam menjalankan setiap program. Semua harus sesuai aturan karena ada mekanisme pengawasan yang ketat," ujarnya.
Pada sesi dialog, peserta memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi. Penanya pertama, Miftahul Munir, mempertanyakan kelanjutan program ketahanan pangan yang dapat melibatkan GP Ansor.
Menanggapi hal itu, Mas Azam menjelaskan bahwa program ketahanan pangan harus dibangun melalui perencanaan yang matang dan berbasis potensi daerah.
"Program ketahanan pangan tidak boleh hanya menjadi bantuan sesaat. Yang harus dibangun adalah ekosistemnya, mulai dari pelatihan, pendampingan, akses permodalan, hingga jaringan pemasaran. Saya akan mendorong agar kelompok-kelompok Ansor yang siap dapat dihubungkan dengan program pemerintah provinsi maupun pusat sehingga manfaatnya berkelanjutan," jelasnya.
Sementara itu, penanya kedua, Bashori, menyoroti perlunya solusi agar Ansor menjadi organisasi yang lebih berdaya dan tidak terus bergantung pada proposal kegiatan. Ia juga berharap PKB tetap hadir mendampingi masyarakat, bukan hanya menjelang pemilu.
Menjawab hal tersebut, Mas Azam menyampaikan bahwa organisasi harus mulai mengembangkan unit usaha dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia.
"Ansor memiliki potensi besar karena anggotanya banyak dan tersebar hingga tingkat desa. Potensi itu harus diubah menjadi kekuatan ekonomi. Organisasi bisa membangun koperasi, usaha produktif, pelatihan kewirausahaan, hingga kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan begitu, kegiatan organisasi tidak lagi bergantung pada proposal," katanya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan organisasi kepemudaan.
"Reses bukan sekadar agenda menyerap aspirasi, tetapi menjadi komitmen kami untuk terus hadir mendengarkan kebutuhan masyarakat. Saya berharap komunikasi seperti ini tidak berhenti setelah pemilu, melainkan terus berlanjut sehingga setiap aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan sesuai kewenangan yang ada," pungkasnya.
