Mengusung tema “Cerdas Memilih, Bijak Mengawal, Hijaukan Jawa Timur”, rangkaian kegiatan dilaksanakan secara bergiliran di tiga zona. Kegiatan pertama berlangsung di Yayasan Maslahatul Ummah, Kecamatan Gending, kemudian berlanjut di Pondok Pesantren Badriduja, Kecamatan Kraksaan, dan ditutup di SMK NU, Kecamatan Bantaran.
Sarasehan dan konsolidasi tersebut dihadiri Anggota DPR RI Fraksi PKB Anisah Syakur, perwakilan DPW PKB Jawa Timur ACH Faidy Suja’i, Dewan Syura PKB Kabupaten Probolinggo KH Tauhidillah Badri, Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo Lora Fahmi AHZ, serta jajaran pengurus dan kader PKB.
Sekretaris DPC PKB Kabupaten Probolinggo Mahrus Shaleh mengatakan, penataan kepengurusan di tingkat kecamatan dilakukan dengan mengacu pada kebijakan DPW PKB Jawa Timur. Terdapat dua mekanisme yang digunakan, yakni Musyawarah Anak Cabang (Musancab) dan musyawarah khusus.
Menurut Mahrus, Musancab digunakan untuk kepengurusan PAC yang surat keputusannya masih berlaku. Sementara musyawarah khusus diterapkan terhadap kepengurusan yang masa berlaku SK-nya telah berakhir.
“Musancab diperuntukkan bagi PAC yang SK-nya masih aktif, sedangkan musyawarah khusus untuk wilayah yang masa berlaku SK kepengurusannya telah berakhir,” kata Mahrus.
Khusus Kabupaten Probolinggo, lanjut dia, seluruh penataan kepengurusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah khusus. Hal tersebut karena masa berlaku SK kepengurusan yang ada telah berakhir.
“Untuk Kabupaten Probolinggo tidak ada SK yang aktif, sehingga seluruhnya ditempuh melalui musyawarah khusus,” tegasnya.
Mahrus menjelaskan, secara kelembagaan musyawarah khusus memiliki kedudukan yang setara dengan Musancab. Perbedaannya terletak pada konteks dan fokus pelaksanaan, yakni menetapkan kepengurusan definitif di tingkat kecamatan setelah berakhirnya masa berlaku kepengurusan sebelumnya.
“Kedudukannya sama dengan Musancab, hanya fokus pada penetapan pengurus definitif di tingkat kecamatan,” jelasnya.
Penataan tersebut, kata Mahrus, tidak sebatas pergantian atau penyegaran pengurus. Konsolidasi juga diarahkan untuk membangun struktur organisasi yang aktif, solid dan mampu menjalankan kerja-kerja politik serta menyerap aspirasi masyarakat sampai tingkat desa.
Dengan struktur yang semakin kuat dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga ranting, PKB Kabupaten Probolinggo diharapkan memiliki mesin organisasi yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai agenda politik mendatang.
“Dengan struktur yang solid, PKB siap menghadapi seluruh agenda politik, termasuk Pemilu 2029,” imbuh Mahrus.
Sementara itu, perwakilan DPW PKB Jawa Timur ACH Faidy Suja’i menyampaikan salam dari Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim yang berhalangan hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut.
“Saya mewakili DPW PKB Jawa Timur menyampaikan salam takdim dari Gus Halim karena beliau tidak dapat hadir secara langsung,” ujarnya.
Faidy menekankan bahwa musyawarah khusus menjadi bagian penting dari proses regenerasi kepemimpinan PKB. Regenerasi tersebut tidak berhenti pada tingkat kecamatan, tetapi diharapkan bergerak hingga kepengurusan ranting di tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, kekuatan organisasi politik justru sangat ditentukan oleh kemampuan struktur di tingkat bawah untuk bergerak dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Musyawarah ini dimaksudkan untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di tingkat kecamatan. Musyawarah tingkat kecamatan menjadi pijakan paling penting, karena kekuatan PKB berada di tingkat kecamatan dan ranting,” tegas Faidy.
Karena itu, penguatan struktur tidak boleh dipahami sekadar sebagai pemenuhan administrasi organisasi. Pengurus di tingkat kecamatan dan ranting harus menjadi kekuatan nyata yang menjalankan kerja politik, kaderisasi, sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat.
“Di sinilah kader masa depan ditempa, di sinilah kerja nyata dijalankan, dan di sinilah kemenangan PKB dipersembahkan,” katanya.
Faidy juga menyampaikan arahan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Imin yang mendorong seluruh kader untuk meningkatkan kualitas kerja politik partai. Orientasi partai, menurutnya, harus bergerak dari sekadar diskursus menuju penyelesaian konkret terhadap persoalan masyarakat.
“PKB harus naik kelas, dari diskusi menjadi solusi, dari kata-kata menjadi nyata,” pungkasnya.
Rangkaian sarasehan kebangsaan dan musyawarah khusus selama tiga hari tersebut sekaligus menjadi momentum konsolidasi organisasi PKB Kabupaten Probolinggo. Melalui penataan kepengurusan hingga tingkat kecamatan dan ranting, partai menargetkan terbentuknya struktur yang tidak hanya aktif menjelang kontestasi elektoral, tetapi juga mampu bekerja secara berkelanjutan di tengah masyarakat.
