Probolinggo,- Kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Probolinggo kian tergerus menyusul kematian warga akibat konsumsi minuman keras (miras) di Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan.
Hingga kini, belum ada tindakan tegas terhadap kepala desa yang diduga terlibat, memicu gelombang protes masyarakat yang kembali mendatangi Gedung DPRD, Rabu (21/5).
Kasus miras mematikan ini tak lagi sekadar persoalan hukum. Absennya sanksi administratif terhadap oknum pemerintah desa memunculkan kekecewaan mendalam. Spanduk-spanduk protes terpampang di sudut-sudut desa sebagai wujud kemarahan warga atas sikap diam Pemkab Probolinggo.
Perwakilan BPD Temenggungan, Sugianto, memperingatkan potensi gejolak sosial akibat ketidakjelasan sikap pemerintah.
“Jangan biarkan masyarakat kehilangan kepercayaan. Jika tidak ada tindakan, bukan tidak mungkin warga akan bertindak sendiri,” katanya dalam pertemuan dengar pendapat bersama Komisi I DPRD.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu menunggu proses hukum untuk menjatuhkan sanksi administratif.
“Ini bukan hanya soal pidana, tapi juga soal etika dan kepercayaan publik. Pemkab harus menunjukkan keberpihakan pada rakyat
