Opini - Proses seleksi Direktur Perumdam Tirta Argo Puro kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah elemen masyarakat menilai mekanisme rekrutmen pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut harus dijalankan secara terbuka, transparan, dan akuntabel, mengingat peran strategis Perumdam dalam pengelolaan layanan air bersih sekaligus pengelolaan keuangan daerah.
Dorongan transparansi ini tidak semata bersifat administratif, melainkan menyangkut akuntabilitas publik. Perumdam Tirta Argo Puro mengelola sektor vital yang menyentuh hajat hidup masyarakat luas dan melibatkan penyertaan modal daerah dalam jumlah signifikan. Karena itu, publik menilai wajar apabila proses seleksi direktur dilakukan secara terbuka, dengan kriteria yang jelas, terukur, dan dapat diawasi oleh masyarakat.
Selain aspek transparansi, masyarakat juga menekankan pentingnya rekam jejak dan pengalaman manajerial calon direktur. Calon pimpinan Perumdam dinilai harus memiliki pengalaman nyata dalam mengelola organisasi atau perusahaan sebelumnya, yang dapat dibuktikan melalui kompetensi profesional, sertifikasi manajemen yang relevan, serta capaian kinerja yang terukur. Dalam konteks ini, apabila terdapat putra daerah yang memenuhi seluruh kualifikasi tersebut, maka sudah selayaknya mereka diprioritaskan, sebagai bentuk keberpihakan terhadap sumber daya manusia lokal yang memahami karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.
Di sisi lain, publik mengingatkan agar panitia seleksi tidak terjebak pada fanatisme terhadap satu jenis sertifikat, khususnya sertifikat manajemen air, sebagai syarat mutlak. Sertifikat memang penting sebagai pengakuan kompetensi, namun tidak dapat berdiri sendiri tanpa dibarengi kinerja nyata. Masyarakat menyoroti fakta bahwa manajemen Perumdam sebelumnya juga memiliki sertifikasi di bidang manajemen air, namun dalam kurun waktu sekitar delapan tahun kepemimpinan, dari total penyertaan modal daerah sekitar Rp155 miliar, tersisa sekitar Rp63 miliar. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan kritis publik terkait efektivitas pengelolaan dan ke mana alokasi dana rakyat senilai kurang lebih Rp93 miliar tersebut digunakan.
Sebagai bentuk penguatan partisipasi publik, masyarakat juga mengusulkan agar debat terbuka secara langsung (live) antar calon direktur Perumdam diselenggarakan. Melalui forum tersebut, masyarakat dapat menilai secara objektif kapasitas, visi, misi, serta gagasan strategis masing-masing calon dalam membenahi kinerja Perumdam, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperkuat kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Harapannya, proses seleksi Direktur Perumdam Tirta Argo Puro ke depan benar-benar menghasilkan figur yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sosok pimpinan yang tidak hanya kuat secara administratif dan teknis, tetapi juga memiliki keberanian melakukan pembenahan menyeluruh demi mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang lebih maju, berdaya saing, dan semakin sae dalam pelayanan dasar kepada masyarakat.
