PROBOLINGGO - Proses rekrutmen Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo terus menuai perhatian publik. Seleksi pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD) yang mengelola layanan air bersih tersebut dinilai tidak bisa diperlakukan sebagai proses administratif semata, mengingat perannya yang strategis dalam menjamin pelayanan publik sekaligus mengelola penyertaan modal daerah.
Sorotan menguat seiring munculnya kritik terhadap mekanisme dan penafsiran regulasi dalam proses seleksi direksi Perumdam Tirta Argapura. Sejumlah pihak menilai terdapat potensi kekeliruan tafsir aturan, khususnya terkait persyaratan kompetensi dan sertifikasi, yang berimplikasi pada kualitas kepemimpinan BUMD di sektor vital tersebut.
Menanggapi dinamika itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, menegaskan bahwa proses rekrutmen Direktur PDAM harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi substantif, bukan sekadar formalitas prosedural.
Hal tersebut disampaikan Muchlis saat ditemui awak media pada Jumat, 19 Desember 2025.
“Rekrutmen Direktur PDAM idealnya memang harus terbuka dan transparan. Perlu ada syarat khusus yang jelas, karena Perumdam ini mengelola bidang yang sangat spesifik, yaitu air. Jangan sampai orang yang memimpin PDAM justru tidak memahami manajemen air,” tegas Muchlis.
Menurutnya, PDAM bukan hanya entitas bisnis daerah, melainkan institusi pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan Perumdam harus diisi oleh figur yang memiliki pemahaman memadai tentang tata kelola air, sistem distribusi, kualitas layanan, serta keberlanjutan sumber daya.
Lebih lanjut, Muchlis juga mendorong adanya debat atau uji publik terbuka bagi para calon Direktur Perumdam Tirta Argapura. Ia menilai langkah tersebut penting untuk membuka ruang partisipasi publik sekaligus menguji visi dan gagasan para kandidat secara objektif.
“Kalau perlu, ada debat terbuka antarcalon Direktur PDAM. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui visi dan misi mereka, menilai konsep pengelolaan Perumdam, serta memberikan masukan terhadap kinerja Perumdam selama ini, terutama terkait kualitas layanan publik,” ujarnya.
Muchlis turut menyinggung aspek akuntabilitas keuangan daerah. Ia menekankan bahwa sebagai BUMD, Perumdam memiliki keterkaitan langsung dengan penyertaan modal daerah, sehingga kinerjanya harus sejalan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD itu sangat erat dengan penyertaan modal daerah. Artinya, harus ada korelasi yang jelas antara modal, kinerja, dan kontribusi terhadap PAD. Fakta selama ini menunjukkan capaian tersebut belum optimal, sehingga perlu evaluasi menyeluruh,” katanya.
Pernyataan Muchlis tersebut mengemuka di tengah polemik seleksi direksi Perumdam Tirta Argapura yang belakangan memicu kritik publik, termasuk terkait penafsiran aturan dalam proses seleksi. Kondisi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk membenahi tata kelola BUMD agar lebih profesional, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
